Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah akan memprioritaskan industri kecil menengah (IKM) mainan anak yang sudah memiliki rumah produksi dan pasar untuk mendapatkan bantuan pengurusan SNI wajib.
Dirjen IKM Kementerian Perindustrian Euis Saedah menargetkan jumlah IKM mainan anak yang bisa mengantongi SNI wajib tahun ini bisa mencapai 200 IKM.
Meski begitu, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan ada permintaan yang lebih besar terkait pengurusan SNI wajib ini. Adapun saat ini, sudah ada 80 IKM mainan anak yang terjaring yang akan dibantu proses mengurus SNI wajib.
Nantinya, sebanyak 30 IKM akan dibantu proses dan pembiayaannya oleh PT Sucofindo, sedangkan 50 IKM akan dibantu oleh Ditjen IKM Kemenperin.
Anggaran yang ada pada Ditjen IKM Kemenperin untuk proses pengurusan SNI Wajin ini sekitar Rp2 miliar. Namun, kata Euis, anggaran tersebut harus dibagi dua untuk biaya penerapan SNI wajib pakaian bayi.
Dia memperkirakan, untuk membiayai proses SNI sekitar 50 IKM mainan anak membutuhkan anggaran sekitar Rp1,25 miliar.
“Jumlah IKM mainan anak yang tersebar di seluruh Indonesia jumlahnya ribuan. Namun, kami akan prioritaskan untuk IKM yang sudah punya rumah produksi dan memiliki pasar agar tidak mati,” kata Euis di Kemenperin, Selasa (17/6).
Sebagian besar dari 80 IKM mainan anak yang sudah diidentifikasi tersebut merupakan IKM yang memproduksi mainan anak edukatif.
Menurut Euis, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung industri mainan anak edukatif dengan menggunakan mainan-mainan yang dibuat di dalam negeri.
“Kalau belanja saya katakan agar jangan jauh-jauh, tetapi ke sentra IKM mainan anak edukatif saja.”
Untuk bisa membiayai pengurusan SNI wajib sekitar 200 IKM, kata Euis, memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Oleh sebab itu, selain melalui anggaran Kemenperin, pihaknya juga akan mengajak lembaga lain atau swasta untuk turut membantu melalui program CSR perusahaan/lembaga masing-masing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
