Bisnis.com, JAKARTA — Malaysia menunda rencana perluasan pajak penjualan dan layanannya, memberikan penangguhan sementara bagi produsen yang bersiap menghadapi tarif impor Amerika Serikat yang lebih tinggi.
Melansir Bloomberg pada Selasa (29/4/2025), rencana perluasan basis pajak, yang awalnya akan berlaku pada 1 Mei 2025, akan dilaksanakan di kemudian hari, kata juru bicara Kementerian Keuangan dalam pesan teks, mengonfirmasi laporan oleh Edge Malaysia.
Produsen Malaysia telah mendesak pemerintah untuk menahan diri dari mengenakan beban pajak tambahan tahun ini setelah AS mengancam tarif 24% pada negara Asia Tenggara tersebut.
Sektor tersebut, kontributor utama pendapatan pajak negara, berada di bawah tekanan biaya yang berat, kata Soh Thian Lai, presiden Federasi Produsen Malaysia, awal bulan ini.
Para pejabat berusaha untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Washington dalam jeda 90 hari pada tarif yang lebih tinggi yang diamanatkan oleh Presiden Donald Trump, yang sementara itu telah mengenakan pungutan 10% pada barang-barang dari Malaysia dan banyak mitra dagang lainnya.
Pemerintah saat ini sedang meninjau proyeksi pertumbuhan resminya sebesar 4,5% hingga 5,5% untuk tahun 2025, dengan pungutan AS menyebabkan ketidakpastian bagi investasi dan perdagangan.
Baca Juga
Keterlibatan Kementerian Keuangan dengan berbagai industri di seluruh negeri untuk menyelesaikan cakupan perluasan dan tarif pajak yang berlaku telah selesai, kata juru bicara tersebut. Pedoman dan cakupan sedang disempurnakan untuk memastikan implementasi yang lancar, kata mereka.
Perubahan pajak akan diumumkan pada tanggal 1 Juni, Anis Rizana Mohd Zainudin, direktur jenderal Departemen Bea Cukai Kerajaan Malaysia, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penegakan pajak penjualan dan layanan. Kebijakan itu sedianya dijadwalkan untuk diberlakukan pada kuartal I/2025.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan pada bulan Oktober, ketika dia mengumumkan anggaran negara, bahwa pajak penjualan dan layanan akan berlaku untuk barang-barang yang tidak penting, termasuk barang-barang impor premium seperti salmon dan alpukat. Pajak tersebut juga akan diperluas untuk mencakup layanan komersial.
