Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram alokasi pupuk subsidi di sejumlah daerah habis karena birokrasi anggaran yang lambat.
Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Utama Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Rahmad Pribadi menyebut, dari alokasi awal 2,7 juta ton pupuk urea subsidi pada tahun ini, terdapat 12 kabupaten yang alokasi pupuk urea subsidinya telah habis, dan 71 kabupaten alokasi pupuk urea akan habis pada Juli 2024.
Selain itu, alokasi awal pupuk subsidi NPK sebanyak 2 juta ton, telah habis alokasinya di 32 kabupaten dan 88 kabupaten akan habis pada Juli 2024.
Menurutnya, saat ini kontrak penyaluran pupuk subsidi antara pemerintah dengan PIHC masih mengacu pada ketersediaan anggaran, sedangkan alokasi di daerah sudah mengacu pada alokasi pupuk subsidi tambahan, yaitu 9,55 juta ton.
"Jadi ini alokasi yang awal, kontraknya sudah habis, dan DIPA [daftar isian pelaksana anggaran] belum berubah," ujar Rahmad dalam rapat pengendalian inflasi daerah, Senin (15/7/2024).
Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan penyaluran pupuk subsidi di berbagai daerah, perlu ada percepatan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk pupuk subsidi tambahan yang telah disepakati sebelumnya. Di sisi lain, perubahan alokasi pupuk subsidi per daerah juga dianggap rumit dan memakan waktu.
Baca Juga
Adapun, pemerintah menetapkan anggaran subsidi pupuk 2024 bertambah dari sebelumnya Rp26,7 triliun untuk volume 4,7 juta ton, naik menjadi Rp53,3 triliun untuk volume 9,55 juta ton.
"Ini solusinya anggaran dari Kemenkeu kalau bisa dipercepat," ujar Rahmad.
Merespons hal tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, upaya pihaknya menggenjot produksi beras melalui program pengadaan pompa air bakal sia-sia tanpa adanya pupuk subsidi. Oleh karena itu, dia mendesak PIHC agar ketersediaan pupuk subsidi di berbagai daerah tetap terjamin meskipun birokrasi terkait dengan anggaran masih berproses di Kementerian Keuangan.
Dia pun meminta jajarannya agar segera menyelesaikan persoalan birokrasi anggaran yang menghambat penyaluran pupuk subsidi tambahan di Kementerian Keuangan.
"Jangan kita setengah mati pompa, tapi tidak ada pupuk itu sama dengan nol. Ini kan anggaran pertanggungjawaban juga saya, yang nunjuk Bapak [PIHC] juga saya, lah kenapa dipersulit petani kita? Yang begini lah birokrat bisa menghancurkan orang, itu kelihatan sepele tapi berapa juta itu yang menderita?" tutur Amran dalam kesempatan yang sama.
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil menjelaskan, pihaknya masih menunggu pergeseran anggaran di Kementerian Keuangan untuk alokasi tambahan subsidi pupuk 2024. Habisnya alokasi pupuk subsidi di sejumlah kabupaten terjadi lantaran kontrak awal Kementan dan PIHC sebesar 4,7 juta ton telah berakhir. Di sisi lain, anggaran untuk tambahan pupuk menjadi 9,5 juta ton masih berproses di Kementerian Keuangan.
"Itu sudah selesai dari kita, sudah di Kemenkeu untuk memastikan anggaran yang sudah hasil audit BPKP terhadap HPP. Jadi kita menunggu pergeseran anggaran dari BA BUN [bagian anggaran bendahara umum negara] dari menteri keuangan," ucapnya.
