Bisnis.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) mewanti-wanti risiko kenaikan harga pupuk apabila program harga gas bumi tertentu (HGBT) tidak dilanjutkan usai Desember 2024.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyebut bahwa 71% biaya produksi pupuk Urea disumbang dari komponen gas. Begitupun dengan produksi pupuk NPK, sebesar 5% biaya berasal dari kebutuhan gas.
"Ini jujur buat kami di Pupuk Indonesia tidak bisa tidur, karena kita tidak tahu kira-kira harganya [gas] berapa di 2025 dan selanjutnya," ujar Rahmad dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR-RI, Rabu (19/6/2024).
Dia membeberkan, setiap kenaikan harga gas sebesar US$1 per MMBTU bakal mengerek biaya subsidi pupuk hingga Rp2,23 triliun per tahun. Sebaliknya, apabila kenaikan biaya produksi pupuk tersebut tidak ditanggung dalam subsidi, maka dipastikan bakal terjadi pengurangan penggunaan pupuk di kalangan petani.
Adapun, hasil analisis yang dilakukan korporasi menunjukkan bahwa kenaikan harga pupuk sebesar Rp1.000 per kilogram, terjadi pengurangan penggunaan pupuk Urea sebesar 13% dan pengurangan pupuk NPK sebesar 14%.
"Pengurangan pemupukan ini akan berimplikasi pada hilangnya produksi padi secara nasional 5,1 juta ton per tahun dan jagung 1,2 juta ton per tahun," ungkapnya.
Baca Juga
Rahmad pun berharap harga gas yang ditetapkan dalam program HGBT tidak berubah lebih tinggi dari yang saat ini sebesar US$6 per MMBTU. Menurutnya, apabila harga gas yang tekan dalam program HGBT bisa lebih rendah dari US$6 per MMBTU dipastikan harga pupuk akan menjadi lebih murah.
Sebaliknya, apabila harga gas dalam program HGBT naik di atas US$6 per MMBTU, kata Rahmad, bakal membuat subsidi pupuk ikutan bengkak.
"Bagusnya lebih rendah, buat petani kalau lebih rendah [harganya], kita Nagi ke pemerintah juga lebih rendah, jadi beban subsidi berkurang," ungkapnya.
Sebelumnya, Senin (6/5/2024), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberi sinyal positif ihwal kelanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT) selepas 2024. Arifin mengatakan, kelanjutan program harga gas khusus industri itu menjadi perhatian pemerintah untuk menciptakan daya saing industri yang lebih kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
“Ini insyaallah sih akan dilanjutkan, dan kita juga sedang berupaya membangun lagi infrastruktur gas,” kata Arifin di Jakarta, Senin (6/5/2024).
Arifin menuturkan, penciptaan daya saing industri domestik itu turut menjadi harapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dengan demikian, kata dia, kementeriannya bakal berupaya untuk mendorong kebijakan itu dari sisi hulu pasokan ke industri
"Kita harus kompetitif kan, itulah salah satu ide itu dengan harga gas,” kata dia.
