KKP Minta Anggaran 2025 Naik Jadi Rp10,7 Triliun, Ini Alasannya

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggaran belanja 2025 sebesar Rp4,47 triliun.

Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, dalam rancangan anggaran belanja dan pendapatan negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengalokasikan pagu indikatif belanja KKP tahun depan sebesar Rp6,23 triliun. Pagu indikatif tersebut terdiri dari belanja operasional sekitar Rp2,91 triliun, belanja non operasional sekitar Rp3,31 triliun.

Adapun, pagu indikatif belanja KKP pada 2025 sedikit lebih rendah dari pada pagu efektif belanja KKP 2024 sebesar Rp6,43 triliun. Trenggono melaporkan, hingga 7 Juni 2024, realisasi belanja KKP 2024 sebesar Rp2,12 triliun atau 40,23% dari pagu sebesar Rp6,43 triliun.

Trenggono menyebut, pihaknya memerlukan anggaran belanja yang lebih besar untuk menggenjot nilai tukar nelayan (NTN) di tahun depan. Oleh karena itu, dia mengusulkan agar anggaran belanja KKP 2025 ditambah Rp4,47 triliun.

"KKP mengusulkan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp4,47 triliun yang diharapkan menjadi masukkan pemerintah dalam menyusun pagu anggaran 2025 sehingga usulan pagu indikatif KKP 2025 menjadi Rp10,7 triliun," ujar Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR-RI, Senin (11/6/2024).

Usulan tambahan anggaran belanja sebesar Rp4,47 triliun itu rencananya akan digunakan untuk berbagai program, mulai dari pembangunan perikanan budidaya yang terintegrasi hulu-hilir; modelling kawasan budi daya rumput laut, lobster, kepiting dan lainnya; sistem logistik dan rantai dingin serta jaminan mutu; operasi pengawasan dan perawatan armada PSDKP; penataan ruang laut; pengembangan penangkapan ikan terukur; pengembangan kampung nelayan; serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Adapun, sejumlah target kerja KKP pada 2025 di antaranya nilai NTN mencapai 104-105, produksi perikanan mencapai 24,58 juta ton, nilai ekspor US$6,25 miliar, dan produksi garam 2,25 juta ton.

Trenggono menegaskan, tambahan anggaran belanja menjadi penting untuk meningkatkan NTN di Indonesia. Menurutnya, NTN yang ideal untuk nelayan yang sejahtera seharusnya berada di atas 130 hingga 300. Intervensi modal nelayan lewat subsidi bahan bakar misalnya, kata dia, dapat meningkatkan NTN hingga kesejahteraan nelayan.

"Mudah-mudahan kedepan bisa mendapat dukungan anggaran yang memadai, kalau kita bisa disetujui saja Rp4,47 triliun jadi Rp10 triliun, maka banyak sekali yang bisa kita lakukan Salah satunya peningkatan nilai tukar. Karena nilai tukar nelayan ini, misalnya modal bisa diintervensi maka mereka akan lebih produktif," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputy mendukung tambahan anggaran belanja yang diajukan KKP. Dia pun membandingkan dengan anggaran belanja Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertahanan yang dianggap terlalu besar.

"Padahal potensi sumber daya alam yang ada di laut ini besar, tapi mendapatkan anggaran yang sangat sedikit. Kenapa tidak diusulkan Rp50 triliun aja? Saya kritik keras Bappenas dan Menkeu, kita undang di sini kalau perlu, di mana paradigma mereka terkait dengan pembangunan sektor perikanan," tegas Saadiah.