Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan membeberkan sejumlah faktor penyebab harga minyak goreng curah dan MinyaKita mengalami kenaikan saat Ramadan.
Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan, kenaikan harga minyak goreng curah dan MinyaKita dipicu oleh minimnya realisasi domestic market obligation (DMO) dari para produsen. Adapun realisasi DMO pada Februari 2024, kata dia, hanya di level 123.536 ton atau 41,2% dari target bulanan yang ditetapkan sebanyak 300.000 ton.
"Realisasi DMO ini menjadi yang terendah sejak Juni 2022. Sebenarnya kami sudah wanti-wanti produsen sejak December 2023," ujar Bambang dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Rabu (13/3/2024).
Rendahnya realisasi DMO minyak goreng tersebut berkaitan dengan turunnya ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia. Kemendag mencatat masih ada hak ekspor CPO yang belum digunakan produsen hingga 5,58 juta ton atau setara kebutuhan 2,5 bulan ke depan.
Bambang menuturkan, rendahnya ekspor dominan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Melandainya harga kedelai disinyalir kuat telah memukul harga CPO dunia hingga ikut menurunkan ekspor CPO Indonesia.
"Harga soybean turun di negara importir [CPO], ini [minyak kedelai] menjadi substitusi," kata Bambang.
Baca Juga
Selain itu, Bambang menyebut adanya penurunan permintaan CPO dari China dan India yang selama ini menjadi importir terbesar minyak sawit Indonesia. Rendahnya permintaan dari luar negeri berimbas pada kinerja ekspor.
Bambang juga mengatakan kebijakan Rusia yang membuka ekspor biji bunga matahari juga berpengaruh pada ekspor CPO kita."Rencana penetapan EUDR di Uni Eropa juga memberikan sentimen negatif terhadap ekspor kita," sebutnya.
Kemendag mencatat terdapat 21 kabupaten/kota di 11 Provinsi yang mengalami kenaikan harga minyak goreng curah di atas 5%. Kendati harga minyak goreng curah dan MinyaKita naik, Bambang mengatakan harga minyak goreng kemasan premium justru turun 0,9%.
Bambang mengklaim pihaknya telah memanggil lebih dari 70 produsen minyak goreng dan meminta untuk segera merealisasikan DMO sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.
"Ini kami minta terutama dalam menghadapi puasa dan lebaran minimal 70% alokasi DMO dapat diwujudkan agar tidak terjadi sortage di lapangan," ucapnya.
Selain imbauan, Bambang menegaskan pihaknya melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bakal menyurati para produsen bahwa akan ada sanksi teguran bagi mereka yang tidak melaksanakan DMO minyak goreng. Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga diimbau agar melakukan operasi pasar minyak goreng menggunakan minyak goreng kemasan premium, alih-alih minyak goreng curah dan MinyaKita.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga minyak goreng pada pekan pertama Maret 2024 sebesar Rp17/825 per liter atau mengalami kenaikan 0,44% dibandingkan harga pekan sebelumnya. Adapun jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng terjadi di 236 kabupaten/kota atau naik dari sebelumnya hanya 228 kabupaten/kota.
