Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mendapatkan persetujuan anggaran belanja tambahan (ABT) tahun anggaran 2023 sebesar Rp5,8 triliun untuk menggenjot produksi beras dan jagung.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pengajuan ABT tersebut didasari adanya penurunan produksi padi dan jagung akibat adanya El Nino. Menurutnya, pengajuan ABT diperlukan Kementan untuk mengantisipasi dampak El Nino yang berkepanjangan dan menekan impor beras. Adapun tahun ini pemerintah telah mengalokasikan impor beras hingga 3,5 juta ton dengan realisasi sebesar 2 juta ton.
"Untuk mengantisipasi terjadi penurunan produksi pertanian, Kementan melakukan refocusing melalui optimalisasi realokasi eksternal dan internal anggara tahun 2023 sebesar Rp1 triliun, dan mengusulkan anggaran belanja tambahan Rp5,83 triliun," ujar Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR-RI di Komplek Parlemen, Senin (13/11/2023).
Secara terperinci, Amran menjelaskan bahwa usulan ABT tahun anggaran 2023 sebesar Rp5,8 triliun tersebut akan digunakan untuk penyediaan benih, alsintan (alat dan mesin pertanian), pupuk, pestisida, optimalisasi lahan rawa serta insentif petugas lapangan dan bimtek (bimbingan teknis).
Lebih lanjut, Amran membeberkan usulan ABT Rp5,8 triliun telah dikonsultasikan dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Menurut Amran, DJA bakal merealisasikan sebagian ABT yang diusulkan Kementan pada akhir 2023.
Adapun untuk keberlanjutan program peningkatan produksi padi dan jagung di awal 2024, kata Amran, DJA menyarankan agar Kementan melakukan re-prioritas pemanfaatan anggaran 2024.
Baca Juga
"Selanjutnya kekurangan anggaran reguler 2024 dapat diusulkan kembali melalui ABT di anggaran 2024," kata Amran.
Usulan ABT Kementan sebesar Rp5,8 triliun itupun disetujui oleh DPR dalam rapat kerja hari ini. Amran pun meminta agar sebagian ABT yang diusulkan bisa dicairkan Kemenkeu sebelum tahun anggaran 2024 berlangsung.
Menurutnya, Kementan tidak bisa menunggu anggaran tahun 2024 untuk segera merealisasikan percepatan tanam. Ancaman iklim, kata dia, bisa terjadi secara dinamis dan perlu upaya penyesuaian. Di sisi lain, mitra tender yang ikut serta dalam program percepatan tanam tersebut memerlukan kepastian ihwal ketersediaan anggaran.
"Karena kalau kita tidak persiapkan sekarang mitra kita ingin kepastian apakah ini dibayar kalau tender? karena yang membibitkan [benih] itu pernah menyiapkan bibit tapi pemerintah tidak beli karena anggaran dicoret, bangkrut mereka. Jadi ada kepastian, mau dibayar 2023 atau dibayar 2024 itu enggak soal yang penting kita diizinkan tanda-tangan kontrak Rp5,8 triliun," ucap Amran.
Direktur Jenderal Hortikultura sekaligus Plt. Sekretaris Jenderal Kementan, Prihasto Setyanto mengatakan pihaknya menargetkan tambahan produksi 1 juta ton beras dari ABT Rp5,8 triliun yang diajukan tersebut.
"Kita targetkan yang 1 juta ton itu, kan tetap pertanamannya mulai November-Desember ini [2023] tapi kan panennya nanti Maret-April [2024]," ujar Prihasto.
