Menuai Reaksi Keras
Meskipun Jepang memastikan air limbah tersebut aman, sejumlah negara tetap menentang pembuangan tersebut. China dengan lantang menentang rencana tersebut. Biro Bea Cukai China mengumumkan bahwa negara tersebut melarang sepenuhnya impor makanan laut (seafood) dari Jepang.
“Jepang tidak boleh menyebabkan kerugian sekunder terhadap masyarakat lokal dan bahkan masyarakat dunia karena kepentingan egoisnya sendiri,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan sebagaimana dikutip dari Reuters, Kamis (24/8/2023).
Tak hanya oleh pemerintahnya, warga China juga turut mengecam pelepasan air limbah radioaktif yang sudah diolah tersebut. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pelepasan air limbah ini sebagai perilaku egois dari pemerintah Jepang.
Warga China juga melakukan panic buying terhadap produk garam dapur. Sebagian besar garam di supermarket Beijing dan Shanghai kosong. Penjualan online melalui platform marketplace juga ludes terjual.
Sementara itu, Hong Kong bakal memberlakukan pembatasan impor makanan laut dari Jepang sebagai respons atas pembuangan air limbah PLTN Fukushima. Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee, seperti dilansir dari Bloomberg, Rabu (23/8/2023).
Langkah ini dipastikan mempengaruhi produk-produk pada industri ekspor makanan laut yang bernilai ratusan juta dolar.
Baca Juga
“Keputusan dan praktik pembuangan limbah nuklir dalam jumlah besar selama 30 tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya … merupakan pemaksaan yang tidak bertanggung jawab terhadap pihak lain,” ungkap Lee.
Hong Kong merupakan importir makanan laut Jepang terbesar kedua setelah China daratan pada tahun lalu. Kota ini mengimpor makanan laut senilai sekitar 75,5 miliar yen atau sekitar Rp7,9 triliun.
Sementara itu di Korea Selatan, aksi protes publik tetap terjadi meskipun pemerintah Korsel mendukung langkah Jepang.
”Setiap masalah akan memiliki dampak tidak hanya pada tiga negara kita, tetapi juga pada semua negara di seluruh dunia," kata Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada hari Jumat (25/8) usai mengadakan pembicaraan dengan Kishida dan Presiden AS Joe Biden.
