Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyebut bahwa dirinya akan menjadi menteri pertama dari Kabinet Indonesia Maju yang akan tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut diungkapkan Basuki dalam sambutannya pada acara Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN), Rabu (26/7/2023).
“Insya Allah saya akan menjadi menteri pertama yang tinggal di IKN, walaupun mungkin cuma berapa bulan,” kata Basuki disambut suara tawa dari para undangan.
Awalnya, Basuki tengah membahas proyek jalan tol Balikpapan - Samarinda yang membentang sepanjang 99,35 km. Jalan tol pertama di Kalimantan itu rencananya akan disambungkan ke IKN jika pemerintah sudah memiliki modal.
Dia menargetkan, jalan tol yang disambungkan ke IKN itu nantinya dapat mempersingkat perjalanan dari Balikpapan ke IKN yakni tidak lebih dari 40 menit. Tujuannya, selain agar masyarakat tidak bolak-balik dari Balikpapan ke IKN maupun sebaliknya, juga agar masyarakat tinggal di IKN.
Pada kesempatan ini, Basuki menawarkan kepada siapa pun yang ingin tinggal di IKN untuk mendaftar langsung ke dirinya.
Baca Juga
“Kalau ada pelopor mau tinggal di IKN, daftar ke saya,” ucapnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, perpindahan kantor pemerintah dari Jakarta ke IKN ini dilakukan berdasarkan urutan klaster. Klaster pertama direncanakan pindah di tahap pertama di 2024.
Kementerian PUPR masuk ke dalam klaster pertama yang pindah ke IKN. Selain Kementerian PUPR, klaster pertama yang akan pindah ke IKN lebih dulu yakni Presiden dan Wakil Presiden, Lembaga Tinggi Negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK.
Kemudian disusul seluruh Kementerian Koordinator mulai dari Kemenko Ekonomi, Polhukam, PMK, hingga Kemenko Marves.
Lalu, Kementerian 'Triumvirat' seperti Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, K/L yang mendukung kerja Presiden-Wapres secara langsung misalnya Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.
Klaster pertama juga mencakup K/L yang mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan kinerja pembangunan seperti KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, KemenPANRB, dan BPKP.
Selain itu, Kemenkominfo, KemenPUPR, dan KemenATR/BPR sebagai kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN. Dilanjutkan dengan K/L yang mendukung penegakan hukum dan alat pertahanan seperti Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, BIN, BSSSN, Kejagung, Kemenkumham, dan KPK.
