Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kian gencar menggaet investor swasta asing, termasuk Jepang, untuk investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, mengatakan hal ini dikarenakan pembangunan IKN akan bersumber dari pendanaan investor sebesar 70-80 persen.
Demi menarik minat swasta Jepang, baru-baru ini sebanyak 13 orang wartawan dari berbagai media Jepang yang didampingi Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia mengunjungi kawasan IKN.
"Melalui kunjungan media ini, kami ingin membuktikan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam membangun IKN dan meyakinkan sektor swasta Jepang untuk ikut berinvestasi di IKN," kata Danis dalam keterangan resminya, Rabu (26/7/2023).
Menurut Danis, lewat kunjungan ini, media-media Jepang dapat secara langsung melihat dan mengumpulkan data informasi progres pembangunan IKN dalam rangka mendorong partisipasi sektor swasta Jepang dalam pembangunan IKN.
"Saat ini kita fokus pada pembangunan tahap 1 sebanyak 39 paket pekerjaan, di mana progres keseluruhannya saat ini mencapai 36 persen. Khusus untuk Kawasan Istana Kepresidenan saat ini sudah 20 persen, kita targetkan agar bisa diselesaikan dan digunakan pada HUT RI tahun 2024," ujarnya.
Baca Juga
Rombongan media Jepang mengunjungi Bendungan Sepaku Semoi yang progres pembangunannya telah mencapai 93 persen dan ditargetkan impounding pada Agustus 2023.
Sekaligus melihat Intake Sepaku yang sudah selesai 100 persen serta lahan IPA yang didanai oleh hibah pemerintah Korea Selatan yang saat ini sedang proses DED.
Selanjutnya, rombongan mengunjungi Titik Nol IKN, Hunian Pekerja Konstruksi, dan Menara Pandang Jalan Sumbu Kebangsaan Barat untuk melihat progres pembangunan Kawasan Istana Kepresidenan.
Dia juga menjelaskan, Indonesia telah melakukan kerja sama dengan Jepang melalui JICA untuk pembangunan IKN, yaitu dengan mendatangkan para ahli/insinyur/arsitek dari Jepang dalam rangka quality assurance untuk memastikan pekerjaan telah memenuhi standar internasional.
"Sekarang kami fokus menjajaki potensi kerja sama dengan Jepang yang berkaitan dengan investasi," pungkasnya.
Berdasarkan catatan Otorita IKN, Letter of Intent (LOI) atau surat minat yang telah diterima oleh pihaknya kini mencapai 242 LOI dari berbagai investor lokal maupun internasional.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, telah melakukan penjajakan kepada investor secara langsung dalam acara Komite Ekonomi Jepang Indonesia Keidanren di Tokyo, Jepang pada Selasa (28/2/2023).
"Tahap pertama Pembangunan IKN berlangsung pada tahun 2022-2024 dengan fokus pembangunan yang pada Wilayah Perencanaan (WP)-I atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 ha. Dari luas tersebut 75 persen di antaranya akan dipertahankan sebagai kawasan hijau," jelas Diana.
