Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia kembali mencalonkan sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode Tahun 2024-2025 untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi poros maritim dunia.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lollan Panjaitan keanggotaan Indonesia dalam Dewan IMO Kategori C Periode 2022-2023 akan segera berakhir pada Desember 2023.
Proses pemilihan negara anggota dewan periode selanjutnya akan dilaksanakan dalam Sidang Majelis IMO ke-33 pada 27 November-6 Desember 2023.
"Keanggotaan juga akan memperkuat visi Pemerintah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional," kata Lolla dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Perhubungan, Jumat (21/7/2023).
Lolla menambahkan, keanggotaan Indonesia dalam IMO juga penting untuk mencapai target Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, seperti Sustainable Development Goals (SDG) 14 yaitu pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
Dia memaparkan Indonesia tengah berupaya meningkatkan jumlah pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasi kapal dan pelabuhan serta industri maritim nasional secara keseluruhan.
Baca Juga
Selain itu, Indonesia juga akan membawa isu pelayaran ramah lingkungan pada Sidang Majelis IMO. Lolla menuturkan, dekarbonisasi pelayaran akan didorong sebagai kesepakatan bersama negara-negara IMO.
Hal tersebut mencakup dari aspek teknis, pengoperasian dan juga manajemen kapal.Indonesia juga akan meminta penyetaraan beban dekarbonisasi berdasarkan kondisi pada masing-masing negara.
“Bila ingin dipercepat maka memang harus ada bantuan dari negara-negara maju,” kata Lolla.
Adapun, saat ini Indonesia telah telah mengamanatkan penerapan langkah-langkah efisiensi energi, program peremajaan kapal, wajib melaporkan konsumsi bahan bakar untuk semua kapal berbendera Indonesia, pemasangan alat bantu navigasi tenaga surya, dan elektrifikasi pelabuhan.
Hingga akhir 2022, fasilitas On-Shore Power Supply (OPS) kini telah tersedia di 21 pelabuhan, dan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan jumlahnya secara signifikan tahun ini. Selain itu, Indonesia juga akan terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan dengan menerapkan program biodiesel wajib, yaitu B-35 untuk industri perkapalan dalam negeri.
Dalam tiga tahun terakhir penggunaan bahan bakar biodiesel telah mencapai 22,7 persen dari total konsumsi bahan bakar laut di Indonesia. Pemerintah berupaya memberikan kontribusi terhadap pengurangan gas rumah kaca.
Sementara itu, dari sisi logistik, Lolla mengatakan Indonesia telah mengembangkan sistem Maritime Single Window sesuai dengan kesepakatan IMO yang dikenal sebagai Integrated Carrier Single Submission.
Sistem bernama INAPORTNET tersebut merupakan administrasi sistem manajemen kepala yang sepenuhnya digital untuk kedatangan dan keberangkatan kapal, guna memfasilitasi transportasi laut domestik dan internasional dengan cara menyederhanakan dan menyelaraskan proses terkait secara sistematis.
