Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku kepastian kolektabilitas dari tarif jalan tol masih menjadi tantangan berat dalam penerapaan sistem transaksi nontunai nirsentuh tanpa henti atau multi lane free flow (MLFF).
Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, penerapan sistem transaksi baru tersebut masih memiliki tantangan yang besar.
Menurutnya, budaya masyarakat yang masih kurang disiplin, terutama dalam pendataan kendaraan membuat potensi kerugian menjadi sangat diperhatikan.
"Angka-angka soal data kendaraan saja itu masih double digit lost persentasenya, ini masih sulit diterima investor, karena lost of revenue masih besar," ujar Hedy dalam diskusi yang digelar pada Selasa (21/3/2023).
Direktur Utama PT Jasamarga Tollroad Operator Septerianto Sanaf menjelaskan, dalam penerapan sistem transaksi MLFF telah terjadi perubahan dari aspek hukum.
Dia mengatakan, dalam sistem tersebut pengelolaan pendapatan jalan tol yang sebelumnya dikelola badan usaha jalan tol (BUJT), sekarang dikelola oleh badan usaha pelaksana (BUP)
Baca Juga
"Dengan adanya ini skemanya berubah menjadi dikerjakan oleh BUP, sedangkan di sini BUJT tidak punya ikatan hukum dengan BUP, karena yang berkontrak dengan BPJT [Badan Pengatur Jalan Tol] adalah BUP," ungkapnya.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan, sejauh ini persiapan penerapan transaksi sistem MLFF sudah 50 persen.
Untuk pelaksanaan pembayaran nirsentuh di Tol Bali Mandara nanti masih bersifat uji coba untuk memastikan keandalan alat, keandalan aplikasi, dan keandalan kamera, termasuk integrasi data yang dimiliki sistem MLFF dengan data Kepolisian.
"Progres pekerjaan saat ini sekitar 50 persen, jadi kita tunggu karena salah satu capaian yang besar adalah uji coba, begitu uji coba selesai nanti kita laporkan ke Pak Menteri. Nanti beliau memutuskan untuk implementasi pertama secara komersial, jadi nanti yang di Tol Bali Mandara sifatnya uji coba, belum komersial," kata Danang.
