Bisnis.com, JAKATA – Asosiasi Tol Indonesia (ATI) menyebut, modernisasi transaksi tol menggunakan sistem bayar tol nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) tak akan semata-mata mengatasi masalah kemacetan di jalan tol.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATI Kris Ade Sudiyono menuturkan, kemacetan di jalan tol disebabkan oleh banyak faktor sehingga dirinya skeptis implementasi MLFF dapat mengurai masalah tersebut.
“Jadi saya tidak sependapat kalau modernisasi transaksi tol hanya menyelesaikan kemacetan di gerbang tol. Tidak, jangan terlalu sempit. Kemacetan itu driver-nya banyak bukan hanya karena transaksi tol,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Lebih lanjut, Kris berpandangan kemacetan yang terjadi di jalan tol umumnya disebabkan oleh konektivitas jaringan yang belum memadai.
Khusus untuk kasus Tol Dalam Kota, dia bilang kemacetan yang kerap terjadi di gerbang pintu tol bukan semata-mata karena adanya proses tapping kartu, melainkan adanya kepadatan di jalur arteri yang akhirnya berdampak masuk ke dalam ruas tol.
Untuk itu, dia berpesan agar pemerintah dapat menyelesaikan masalah kemacetan tersebut secara komprehensif.
Baca Juga
Meski demikian, Kris mengaku operator jalan tol akan senantiasa patuh apabila ke depan pemerintah resmi meneken penerapan MLFF sebagai bagian dari yang tercantum dari Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
“Operator just follow the business, mengikuti aturan main yang ada, kayak SPM ini. Aturan main yang ada begitu ya kita ikutin,” pungkasnya.
Sementara pada kesempatan berbeda, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut, implementasi sistem bayar tol tanpa sentuh atau MLFF saat ini masih dalam perbaikan tata kelola.
Dody menjelaskan, untuk merampungkan proses tata kelola tersebut pihaknya bakal menggandeng konsultan independen bertaraf internasional. Guna mengelaborasi permasalahan yang muncul untuk dapat dicari jalan keluarnya.
“MLFF itu sudah ada di ranah kita [Kementerian PU]. Saya kan dari dulu menginformasikan bahwa tata kelolanya sedang kita perbaiki agar bisa kemudian dijalankan,” kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
“Jadi kita akan hire, yang ada di kepala saya itu, nanti kita akan hire konsultan independen, internasional, untuk merevieu itu semua. Kenapa harus internasional? Karena kita melibatkan negara lain,” ujarnya.
_(1).jpg?w=300&h=221)
