Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) mengkritisi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bernilai jumbo mencapai Rp335 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, anggaran jumbo ini ditargetkan dapat menjangkau 82,9 juta peserta, baik siswa, para siswa, ibu hamil/menyusui, dan balita. Anggaran tersebut naik dibandingkan alokasi 2025 yang hanya senilai Rp171 triliun.
Dokumen tersebut memuat bahwa program MBG dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat, terutama bagi kelompok rentan seperti siswa, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menilai kenaikan anggaran MBG dilakukan tanpa ada evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, harus ada evaluasi secara menyeluruh terkait dengan Program Makan Bergizi Gratis, terutama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai operator dari program MBG.
Dia menuturkan, banyak persoalan yang masih terjadi pada program MBG, mulai dari kasus keracunan makanan hingga kandungan gizi yang tidak sesuai standar. Di samping itu, menurut Huda, penambahan dana MBG di tahun ini juga seharusnya menjadi bahan evaluasi.
“Terdapat banyak masalah yang terjadi di program MBG, mulai dari keracunan hingga gizi tidak sesuai. Penambahan dana tahun ini pun kita harus kritisi, apalagi anggaran tahun depan,” kata Huda kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025).
Baca Juga
Huda menyebut, ada berbagai kendala dalam pelaksanaan MBG, mulai dari infrastruktur yang belum memadai, terutama infrastruktur di Indonesia Timur. Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia di dapur umum hingga beban pendanaan dari APBN.
“Kesiapan yang kurang ini juga yang membuat pelaksanaan MBG tidak mungkin 100% dilaksanakan. Kesiapan yang kurang bisa kita katakan juga kebocoran negara yang dilakukan secara sengaja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Huda menilai kurangnya kesiapan BGN dalam menjalankan program MBG bisa merugikan negara lantaran adanya kebocoran anggaran yang terjadi, mengingat masih terdapat insiden keracunan makanan.
“Ketika ada kasus keracunan, itu juga kerugian negara yang harus dihitung. Berapa juta yang terbuang sia-sia. Itu salah satu bentuk kebocoran anggaran,” tuturnya.
Insiden MBG
Dalam catatan Bisnis, kasus keracunan makanan dari MBG masih terjadi. Teranyar, sebanyak 196 siswa keracunan makanan dari MBG di Sragen, Jawa Tengah.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah mitigasi pascainsiden 196 siswa keracunan makanan dari MBG di Sragen, Jawa Tengah. Dia menuturkan, perbaikan prosedur operasional standar (SOP) menjadi fokus utama untuk mencegah kejadian serupa.
Adapun, langkah yang ditempuh terdiri atas pemilihan bahan baku berkualitas, memperpendek waktu memasak dan menyiapkan makanan, mempercepat proses pengiriman, dan memastikan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah
Selain keracunan makanan, insiden yang terjadi pada program MBG adalah adanya temuan belatung pada MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Klamasen, Sorong, Papua Barat Daya yang didistribusikan pada Jumat, (8/8/2025).
Atas temuan ini, BGN dan seluruh petugas SPPG Klamasen menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang terdampak. Dengan adanya insiden ini, BGN mengambil langkah tegas dan melakukan pemantauan serta mengawal SPPG dalam mengatasi insiden tersebut.
Kepala SPPG Klamasen Rizky Irana menuturkan, pihaknya telah mengikuti SOP dan pedoman yang berlaku dalam pengadaan paket MBG setiap hari.
“Kami telah melakukan seluruh tahap mulai dari persiapan bahan baku, proses pemasakan dan pemorsian, hingga distribusi makanan sesuai dengan SOP yang berlaku di Badan Gizi Nasional,” ujar Rizky dikutip pada Rabu (20/8/2025).
Adapun, SPPG menarik kembali MBG yang telah didistribusikan pada hari tersebut dan melakukan evaluasi internal bersama seluruh petugas SPPG.
“Kami bersama yayasan sudah melakukan pengecekan sampel makanan dan memastikan hasil sampel layak untuk dikonsumsi, selanjutnya kami melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan kodim,” terangnya.
Di sisi lain, BGN menyatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk mengatasi masalah ini dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tegas.
