Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Usul Proyek Tol MLFF Diambil Alih BUMN, Menteri PU Buka Suara

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo buka suara terkait dengan usulan proyek tol MLFF senilai Rp4,4 triliun diambil alih oleh BUMN.
Menteri Pekerjaaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (18/11/2025). - BISNIS/Alifian Asmaaysi.
Menteri Pekerjaaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (18/11/2025). - BISNIS/Alifian Asmaaysi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo buka suara terkait dengan usulan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar BUMN dapat mengambil alih proyek investasi sistem bayar tol tanpa sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF).

Dody mengaku usulan tersebut sulit dilakukan. Lantaran proyek pengembangan MLFF sendiri merupakan produk kerja sama bilateral antara Indonesia dan Hungaria yang telah disepakati satu sama lain.

"Kita ini sudah berkontrak sama orang, tidak bisa begitu [main ambil alih], sudah tanda tangan kok," kata Dody saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Dody menjelaskan, saat ini progres proyek bayar tol tanpa henti dan nirsentuh tengah dalam tahap penyempurnaan sistem.

Dia juga menegaskan, Kementerian PU masih aktif menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Hungaria untuk terus memantau penyempurnaan sistem tersebut.

"Sudah sering ngobrol kok saya dengan Ibu Dubes, dengan Utusan Presiden Hungaria. Sudah sering ngobrol, kita lihat apa yang bisa kita kerjakan," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras mengungkap kerja sama investasi antara Indonesia dan Hungaria dalam mengembangkan sistem tol nirsentuh atau MLFF tidak berjalan lancar. 

Dalam informasi terakhir yang dihimpunnya, Indonesia dan Hungaria masih belum menemukan titik terang mengenai implementasi sistem MLFF di jalan tol Indonesia.

"Memang betul saya dengar kerja sama dengan pihak Hungaria, BUMN Hungaria dengan kita sepertinya tak berjalan lancar,” kata Andi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian PU di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Untuk itu, Andi mengusulkan agar pemerintah dapat segera mengevaluasi atau bahkan mengambil alih proyek investasi senilai Rp4,4 triliun tersebut.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper