Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengundang sejumlah instansi dan asosiasi untuk membahas pemberlakukan kebijakan pelarangan truk sarat muatan atau over dimension over loading (ODOL).
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan, pihaknya akan mengundang Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) untuk berdiskusi terkait pemberlakuan zero ODOL di Indonesia. Rencananya, diskusi tersebut akan dilakukan pada 7 Februari mendatang.
“Kami akan bicara dengan beberapa pihak ini, sampai saat ini yang belum sepakat terkait zero ODOL ini adalah Kemenperin dan Apindo. Kami ingin mengetahui perspektif mereka dan apa saja hal yang perlu diperhatikan terkait zero ODOL dari pihak – pihak tersebut,” jelasnya saat ditemui seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (1/2/2023).
Menurut Hendro, diskusi antarinstansi pemerintah dan asosiasi terkait sangat diperlukan untuk memastikan pemberlakuan zero ODOL berjalan lancar dan optimal. Kebijakan tersebut tidak dapat dibebankan hanya pada Kementerian Perhubungan karena dampaknya yang akan dirasakan oleh berbagai sektor.
Dia melanjutkan, Ditjen Perhubungan Darat juga telah melakukan focus group discussion (FGD) dengan sejumlah pakar, akademisi, pengamat transportasi, pengamat kebijakan publik, dan lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk merancang peta jalan (roadmap) menuju pemberlakuan zero ODOL yang komprehensif.
“Roadmap sedang dirancang, untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Kami akan akomodir banyak pihak agar langkah – langkah kerjanya jelas. Pokoknya pada 2023 ini harus ada progres yang kita kerjakan terkait zero ODOL,” kata Hendro.
Baca Juga
Sebelumnya, rencana pemberlakuan zero ODOL pada 2023 mendapat tentangan dari Apindo yang menyarankan kebijakan ini sebaiknya diundur hingga 2025.
Anggota Komite Kebijakan Publik Apindo Rachmat Hidayat menilai Januari 2023 bukan waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan tersebut. Hal itu lantaran banyaknya sektor usaha yang belum pulih dari pandemi dan faktor kenaikan harga BBM.
Dia mencontohkan bahwa harga solar nonsubsidi yang digunakan untuk truk bisa naik dua kali dalam sebulan.
"Jadi di situlah kami memohon kepada pemerintah untuk [kebijakan pelarangan truk] ODOL pada Januari 2023 bisa ditinjau kembali. Mohon bisa ditunda paling tidak dua tahun untuk bisa melakukan sesuatu," ujar Rachmat pada suatu webinar belum lama ini.
Kendati demikian, Rachmat menyebut akan mendorong kesiapan dunia usaha sebelum kebijakan Zero ODOL berlaku selama 2 tahun tersebut. Upaya yang dilakukan meliputi penambahan armada, penyesuaian dimensi kendaraan dan penambahan SDM.
