Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Kamis (5/1/2023) resmi melanjutkan program Kartu Prakerja di tahun ini. Gelombang pertama rencananya akan dibuka pada kuartal I/2023.
“Program ini dilanjutkan di 2023 dengan skema normal, sekali lagi bukan semi bansos tetapi skema yang diatur dalam Perpres 113/2022, total anggaran Rp2,67 triliun,” kata Airlangga.
Terdapat sejumlah penyesuaian yang dilakukan pemerintah dengan dilanjutkan program Kartu Prakerja. Penyesuaian tersebut, mulai dari skema program, lamanya pelatihan hingga besaran bantuan yang diterima oleh peserta program.
Lantas penyesuaian apa saja yang dilakukan oleh pemerintah pada program Kartu Prakerja? Simak ulasan berikut ini.
-
Skema Diubah dari Semi Bansos
Pemerintah resmi melanjutkan program Kartu Prakerja dengan skema normal. Adapun sebelumnya program berlangsung dengan skema semi bansos.
Airlangga menjelaskan, program ini nantinya akan berfokus pada peningkatan kompetensi dan skill bukan sebagai bansos.
-
Penerima Bansos Bisa Ikut Program Kartu Prakerja
Lantaran skema telah diubah dari semi bansos menjadi skema normal, Airlangga mempersilahkan penerima bansos lain seperti BSU, BPUM, hingga PKH untuk mendaftar program Kartu Prakerja.
Baca Juga
“Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti BSU, BPUM, PKH, boleh menerima Kartu Prakerja karena ini untuk reskilling bukan bansos lagi,” ujarnya.
-
Anggaran dan Target Peserta Turun
Pemerintah pada tahun ini menyiapkan anggaran sebesar Rp2,67 triliun pada tahap awal, yang ditujukan kepada 595.000 penerima program. Anggaran tersebut turun drastis dari tahun sebelumnya sebesar Rp18 triliun.
Adapun pemerintah menargetkan sebanyak 1 juta peserta penerima Kartu Prakerja 2023. Untuk itu, pemerintah masih membutuhkan dana sebesar Rp1,7 triliun untuk 405.000 peserta.
Sebagai informasi, anggaran Kartu Prakerja telah terealisasi sebesar Rp17,84 triliun atau 99,12 persen dari total Rp18 triliun pada 2022. Anggaran tersebut telah tersalur kepada 4,9 juta orang penerima Kartu Prakerja.
-
Pelatihan Offline Digelar di 10 Provinsi
Asal tahu saja, program ini akan digelar secara online, offline, dan campuran. Pada tahap awal, pelatihan offline akan digelar di 10 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, NTT, dan Papua.
-
Waktu Pelatihan Ditingkatkan
Penyesuaian selanjutnya adalah terkait waktu pelatihan. Sebelumnya, durasi pelatihan dilaksanakan minimal 6 jam. Tahun ini, pemerintah meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.
-
Besaran Bantuan Naik Jadi Rp4,2 Juta
Pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap besaran bantuan yang diterima peserta program. Tahun ini, besaran bantuan yang diterima ditetapkan sebesar Rp4,2 juta per individu dengan rincian bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, biaya penggantian transportasi sebesar Rp600.000 dibayar satu kali dan insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali survei.
Sebelumnya, total besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp3,55 juta per individu. Ini terdiri dari Rp1 juta untuk biaya pelatihan, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan, dan insentif survei sebesar Rp150.000.
