Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali melanjutkan program Kartu Prakerja pada tahun ini dengan skema normal. Program pelatihan ini akan dilaksanakan secara online, offline, dan campuran, dan gelombang pertama akan dimulai pada kuartal I/2023.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk tahap awal program offline akan dilaksanakan di 10 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, NTT, dan Papua.
“Offline secara bertahap diawali di 10 provinsi dan ini pembukaan gelombang pertama dilakukan pada triwulan pertama di 2023. Tahap pertama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, NTT, dan Papua,” kata Airlangga dalam konferensi pers Kartu Prakerja, Kamis (5/1/2023).
Terkait kesiapan di 10 kota, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pemerintah membuka kesempatan untuk pihak swasta yang memiliki pelatihan pendidikan untuk ikut serta dalam program Kartu Prakerja.
“Lembaga pelatihannya sebetulnya bukan hanya terbuka untuk lembaga pemerintah, baik itu Kemenaker, Perindustrian, Perhubungan juga ikut, Kemendagri juga ada, tapi juga untuk swasta,” jelasnya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 1 juta penerima program Kartu Prakerja. Untuk tahap awal, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,67 triliun yang ditujukan untuk 595.000 penerima program. Sementara untuk 405.000 peserta lainnya, pemerintah memerlukan dana sekitar Rp1,7 triliun.
Baca Juga
Besaran bantuan yang diterima pada tahun ini ditetapkan sebesar Rp4,2 juta per individu dengan rincian bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, biaya penggantian transportasi sebesar Rp600.000 dibayar satu kali dan insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali survei.
Sebelumnya, total besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp3,55 juta per individu. Ini terdiri dari Rp1 juta untuk biaya pelatihan, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan, dan insentif survei sebesar Rp150.000.
Karena program ini tidak lagi bersifat bansos, pemerintah membuka kesempatan bagi penerima bansos lain seperti BSU, BPUM, dan PKH untuk mengikuti program Kartu Prakerja.
“Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti BSU, BPUM, PKH, boleh menerima Kartu Prakerja karena ini untuk reskilling bukan bansos lagi,” ujar Airlangga.
