Bisnis.com, JAKARTA - Anggaran Kartu Prakerja telah terealisasi sebesar Rp17,84 triliun atau 99,12 persen dari total Rp18 triliun pada 2022. Anggaran tersebut, telah tersalur kepada 4,9 juta orang penerima Kartu Prakerja.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Kartu Prakerja, Kamis (5/1/2023).
“Di 2022 ada 4,9 juta orang penerima, total anggaran Rp18 triliun dengan realisasi Rp17,84 triliun atau 99,12 persen serapan anggarannya,” ujar Airlangga.
Kemudian, terkait sisa anggaran program pada 2022, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan.
“Semua sisa akan dikembalikan di Kemenkeu, modelnya anggaran harus selesai dalam satu tahun, clean,” jelasnya kepada awak media.
Pada tahun ini, pemerintah kembali melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2023. Program akan kembali dilanjutkan pada kuartal I/2023. Kendati demikian, Denni belum bisa memastikan pada bulan apa program akan berlangsung.
Baca Juga
Untuk tahap awal, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,67 triliun yang ditujukan untuk 595.000 penerima program. Sementara sepanjang 2023, pemerintah menargetkan sebanyak 1 juta peserta penerima Kartu Prakerja. Maka dari itu, pemerintah masih memerlukan tambahan dana sebesar Rp1,7 triliun untuk 405.000 peserta.
Terdapat sejumlah penyesuaian yang dilakukan pemerintah untuk program Kartu Prakerja tahun ini. Pertama, penyesuaian skema, dari sebelumnya skema semi bansos menjadi skema , sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 113/2022 dan Permenko Ekon 17/2022.
Kedua, target penerima yang turun menjadi 1 juta penerima, dari tahun sebelumnya sebesar 4,9 juta penerima. Namun, Airlangga menegaskan, pihaknya akan kembali melakukan evaluasi mengenai target penerima program.
“Ya nanti kita akan review ditengah. Ada kemungkinan penambahan [target penerima],” jelasnya.
Ketiga, pelatihan akan berlangsung secara online, offline, dan campuran. Sebelumnya, program dilaksanakan secara online, akibat pandemi Covid-19. Untuk tahap awal, pelatihan offline akan digelar di 10 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, NTT, dan Papua.
Keempat, terkait besaran bantuan yang diterima peserta program. Pada 2023, besaran bantuan yang diterima ditetapkan sebesar Rp4,2 juta per individu dengan rincian bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, biaya penggantian transportasi sebesar Rp600.000 dibayar satu kali dan insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali survei.
Sebelumnya, total besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp3,55 juta per individu. Ini terdiri dari Rp1 juta untuk biaya pelatihan, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan, dan insentif survei sebesar Rp150.000.
Selanjutnya adalah lamanya pelatihan. Airlangga menuturkan, waktu pelatihan akan ditingkatkan dari sebelumnya 6 jam, menjadi 15 jam.
Terakhir, program ini sudah bisa diikuti oleh penerima bansos lain seperti BSU, BPUM, hingga PKH untuk mengikuti program Kartu prakerja.
“Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti BSU, BPUM, PKH, boleh menerima Kartu Prakerja karena ini untuk reskilling bukan bansos lagi,” pungkasnya.
