Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,8 triliun untuk program Kartu Prakerja dengan menyasar sebanyak 1,14 juta peserta di 2024. Hingga saat ini setidaknya sudah ada 850.000 peserta yang mengikuti program Prakerja atau mencapai 74,5% dari target yang dipatok pemerintah.
Melihat realisasi tersebut, lantas apakah anggaran akan ditambah untuk melaksanakan program hingga akhir tahun?
Direktur Pemantauan dan Evaluasi Prakerja Cahyo Prihadi menyampaikan bahwa pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah, dalam hal ini Komite Cipta Kerja. Mengingat, Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja hanya bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja.
“Kita menunggu arahan lagi,” kata Cahyo usai menghadiri Rilis Laporan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja 2023, Rabu (15/5/2024).
Cahyo memastikan, PMO siap untuk membuka gelombang baru apabila pemerintah resmi menambah anggaran dan target peserta untuk program ini.
“Kalau misalkan ada arahan kami untuk menambah target penerima, ada anggaran, kami kerjakan,” tegasnya.
Baca Juga
Untuk diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp4,8 triliun untuk program Kartu Prakerja 2024. Anggaran tersebut menyasar kepada 1,12 juta peserta program.
Adapun, anggaran tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4,3 triliun. Pada 2024, peserta program mendapatkan beasiswa sebesar Rp4,2 juta per individu dengan rincian biaya pelatihan Rp3,5 juta, insentif dana pasca pelatihan Rp600.000 yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.
Sejauh ini, pihaknya belum dapat memastikan apakah program ini akan kembali dilanjutkan pada pemerintahan baru. Cahyo mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai kelanjutan program yang sudah berjalan sejak 2020 itu.
Sementara itu, PMO telah mengajukan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA untuk tahun anggaran 2025 ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menyampaikan, usulan tersebut merupakan permintaan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.
“Kami sudah berkonsultasi dengan Bapak Menko Perekonomian [Airlangga Hartarto] tentang berapa jumlah target yang akan dilayani tahun depan dan kemudian sudah kami submit kepada Kementerian Keuangan,” kata Denni usai menghadiri Rilis Laporan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja 2023, Rabu (15/5/2024).
Kendati demikian, dia tidak membeberkan besaran anggaran yang diusulkan ke Kemenkeu. Besaran anggaran kata Denni, nantinya akan diputuskan dalam rapat Komite Cipta Kerja.
