Bisnis.com, JAKARTA - Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja buka suara ihwal nasib program ini usai masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.
Direktur Pemantauan dan Evaluasi Prakerja Cahyo Prihadi menyampaikan, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah mengenai kelanjutan program yang sudah berjalan sejak 2020 itu. Pasalnya, pihaknya hanya sebatas manajemen pelaksana, bukan pembuat kebijakan.
“Itu arahan dari Komite Cipta Kerja,” kata Cahyo dalam Media Briefing Prakerja, Rabu (15/5/2024).
Kendati demikian, pihaknya saat ini tengah menyusun anggaran Prakerja untuk tahun anggaran 2025 sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Komite Cipta Kerja.
“Kami memang sedang menyusun anggaran 2025, tapi kami tetap menunggu arahan untuk 2025 apakah program Prakerja nanti akan skema seperti apa,” jelasnya.
Hingga Mei 2024, sekitar 800.000 peserta telah mengikuti program Kartu Prakerja. Tahun ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan untuk dapat memberikan pelatihan kepada 1,14 juta peserta sepanjang tahun ini, melalui program Prakerja.
Baca Juga
Menurutnya, program ini perlu dilanjutkan tahun ini karena terbukti bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mendapatkan pekerjaan.
“Pada 23 Februari 2024 dibuka gelombang baru penerima Prakerja, yakni Batch 63, dengan target peserta sebesar 1,14 juta sepanjang tahun 2024. Kuota ini akan dieksekusi secara bertahap oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP),” kata Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Cipta Kerja pada Februari 2024.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,8 triliun untuk program Kartu Prakerja. Anggaran tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp4,3 triliun.
Dari total anggaran Rp4,8 triliun, 0,93% dimanfaatkan untuk operasional dan 99,08% untuk pendanaan program. Setiap peserta program nantinya akan mendapatkan beasiswa sebesar Rp4,2 juta per individu.
Jumlah bantuan beasiswa itu terbagi atas biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif dana pascapelatihan Rp600.000 yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.
