Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan telah menyetujui persetujuan impor (PI) sebesar 500.000 ton beras sebagai upaya pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) milik Perum Bulog yang semakin menipis.
“Saya sudah teken surat perintah dari Menko [Airlangga Hartarto], dari Bulog, meminta agar segera diizinkan impor, maka saya sudah beri izin untuk impor datangkan beras sebanyak 500.000 ton kapanpun diperlukan, sekarang sudah dipesan karena Bulog pelaksananya,” tegas Zulhas kepada awak media saat ditemui di kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (7/12/2022).
Zulhas menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui apakah beras tersebut sudah masuk ke Indonesia atau belum karena tergantung pada keadaan stok yang diperlukan oleh Perum Bulog.
Berdasarkan data Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi hasil produksi beras nasional Januari-Desember 2022 sebesar 31,9 juta ton. Sementara itu, kebutuhan beras nasional 2022 sekitar 30,2 juta ton sehingga diproyeksikan mengalami surplus beras sekitar 1,7 juta ton.
Sementara itu, per 5 Desember 2022, ketersediaan stok beras Perum Bulog sebesar 503.000 ton, yang terdiri atas 196.000 ton atau 39 persennya merupakan stok komersial dan 306.000 ton atau 61 persen merupakan stok CBP.
Adapun, Zulhas mengungkapkan bahwa sebelumnya dirinya telah menolak permintaan impor sebanyak dua kali karena laporan dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang kala itu surplus hampir 7 juta ton.
Baca Juga
Kemudian, lanjut Zulhas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan keberadaan beras yang dapat diserap Perum Bulog dalam rapat terbatas atau Ratas yang dipimpinnya.
Stok Perum Bulog diproyeksikan hanya akan tersisa sekitar 300.000 ton hingga akhir 2022, bila tidak segera ditambah pasokannya melalui impor. Idealnya, Perum Bulog harus memiliki stok 1-1,2 juta ton hingga akhir 2022.
“Saya diminta untuk mendampingi Mentan [Syahrul Yasin Limpo] untuk membeli beras itu 6 hari kerja belum dapat, ditambah 6 hari kerja belum dapat, ditambah 6 hari kerja belum dapat [juga], stok beras lama-lama menipis. Akhirnya Ratas memutuskan karena bidang pangan ini sekarang ada Bapanas, dipimpin oleh Menko dan dihadiri Pak Presiden maka diputuskan kita harus menambah cadangan Bulog tetapi harus membeli di luar negeri. Kalau Bulog bisa beli di dalam negeri ada berasnya, tetapi kalau nggak ada ya nggak mungkin, maka harus impor,” jelas Zulhas.
Alhasil setelah mencari ketersediaan beras selama 18 hari tersebut, diputuskan untuk melakukan impor. “Yang saya teken 500.000 ton, tapi kalau perlunya 200.000 ton ya silakan karena yang tahu itu Bapanas dan Bulog,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Pangan Naisonal (Bapanas) mengaku telah menyiapkan 200.000 ton beras dari luar negeri untuk dapat dikirim ke Indonesia sewaktu-waktu saat dibutuhkan dengan anggaran sebesar Rp1,8 triliun.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, harga tersebut mengacu pada asumsi harga per kilogramnya sebesar Rp9.000. Dengan demikian dana yang dikeluarkan sekitar Rp1,8 triliun.
“Ada 200.000.000 kilogram dikali Rp9.000. Kalau asumsi Rp9.000/kg, ya,” ujar Arief dikutip, Rabu (7/12/2022).
Diberitakan sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR pada 23 November 2022, Ketua Komisi IV DPR Sudin memberikan waktu 6 hari kepada Kementan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) ke Perum Bulog sebanyak 600.000 ton.
Angka tersebut keluar setelah dikalkulasi dengan stok Bulog yang saat ini kurang dari 600.000 ton sehingga nantinya terdapat total stok yang bisa mendekati 1,2 juta ton hingga akhir tahun.
"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya, Kementan menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600.000 ton yang akan dibeli Bulog dengan harga komersial dalam waktu 6 hari kerja sejak RDP hari ini," kata Sudin dalam kesimpulan rapat.
Jika tidak bisa dipenuhi dalam 6 hari ke depan setelah rapat ini selesai, maka dianggap data yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian tidak valid.
"Jika dalam 6 hari sejak RDP hari ini tidak terpenuhi, maka data diyakini Kementan tidak valid,” sambung Sudin.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia sempat meraih penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) karena dinilai memiliki ketahanan pangan yang baik dan berhasil dalam mencapai swasembada beras selama periode 2019-2021. Penghargaan tersebut langsung diterima oleh Presiden Joko Widodo.
IRRI menilai Indonesia mencapai swasembada karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lebih dari 20 persen. Produksi beras nasional dari 2019 konsisten berada di angka 31,3 juta ton sehingga berdasarkan hitungan BPS jumlah stok akhir pada April 2022 tertinggi sebanyak 10,2 juta ton.
