Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah memberikan lampu hijau untuk melakukan impor beras sebanyak 200.000 ton guna mengamankan stok cadangan beras demi menjamin stabilisasi harga di dalam negeri.
Berdasarkan data Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi hasil produksi beras nasional Januari-Desember 2022 sebesar 31,9 juta ton. Sementara itu, kebutuhan beras nasional 2022 sekitar 30,2 juta ton, sehingga diproyeksikan mengalami surplus beras sekitar 1,7 juta ton.
Mengacu pada data tersebut, sebenarnya Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras, mengingat berdasarkan ketetapan Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1999 menyebut suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan impor beras bertujuan menjamin dan memastikan ketersediaan pangan masyarakat secara berkelanjutan.
Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), khususnya beras, berada di posisi yang perlu ditambah sebagai instrumen stabilisasi gejolak harga dan untuk mengantisipasi kondisi darurat.
"Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan Pemerintah," kata Arief usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa(6/12/2022).
Baca Juga
Nantinya, stok beras hasil impor tersebut hanya dipergunakan pada kondisi tertentu seperti, penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.
Mantan Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) tersebut menjamin kebijakan impor beras tersebut tidak akan mengganggu petani, karena hanya digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat/bencana melalui Perum Bulog.
Dia menegaskan bahwa pemerintah berpihak penuh kepada para petani lokal, sehingga keberadaan cadangan ini akan dijaga agar tidak merusak harga beras petani. Bapanas juga secara konsisten terus memantau dan menjaga harga penyerapan gabah/beras lokal di tingkat petani tetap wajar.
Beras komersial ini merupakan persediaan akhir tahun ini sampai menunggu panen raya pada Februari-Maret 2023.
“Kita siapkan pada Februari-Maret 2023 agar Bulog dapat menyerap saat panen raya tiba untuk top up stoknya kembali sampai dengan 1,2 juta ton, hal ini diperlukan dalam rangka menjaga floor price di tingkat petani dan berikutnya dikeluarkan pada saat produksi beras berkurang di akhir tahun," jelasnya.
Dia menjelaskan produksi beras nasional dalam kondisi baik, yang mau dijaga adalah stok Beras di Bulog. Adapun, saat ini ketersediaan stok beras Bulog sebesar 503.000 ton, yang terdiri dari 196.000 ton atau 39 persennya merupakan stok komersial dan 306.000 ton atau 61 persen merupakan stok CBP.
Di sisi lain, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo tidak mempermasalahkan soal kebijakan impor, karena yang menjadi fokusnya adalah menjaga stabilitas harga beras.
"Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini kita sikapi secara bersama," kata Syahrul di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500.000 ton kepada Perum Bulog. Pasalnya, Bulog terancam hanya memiliki stok sekitar 200.000 ton beras hingga akhir 2022.
Stok beras yang ada di Bulog per 22 November 2022, tercatat sebanyak 594.856 ton yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial dan 426.573 (71.71 persen) stok cadangan beras pemerintah (CBP).
Padahal, Kementerian Pertanian menyebut data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi dengan rentang harga Rp9.359 hingga Rp11.700 per kilogram.
"Kan kesepakatan negara, data negara itu ada di BPS dan standing crop kita, data dari satelit juga aman, kemudian laporan dari gubernur dan bupati juga aman. Kalau ada dinamika harga seperti itu, penyikapannya harus bersama," ujarnya.
Dia menyebut soal CBP adalah soal kebijakan, bukan masalah ada atau tiadanya beras.
"Sebaiknya yang menjawab itu adalah data bahwa secara faktual di lapangan, rakyat mau menjual dengan harga yang lebih mahal karena cost produksi ada kenaikan," kata Syahrul.
Namun, Syahrul menyebut Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar ada faktualisasi data dan bukan hanya melihat data di atas kertas.
"Kenapa harganya mahal? Negara harus ada [untuk] membackup harga, ketersediaan cukup, harga juga terjangkau," imbuhnya.
Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan jajarannya untuk memastikan kebutuhan pasokan beras tercukupi, khususnya dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.
Jokowi mengatakan bahwa kelangkaan pangan, khususnya beras dapat memicu gejolak sosial dan politik. Oleh karena itu, dia mengimbau jajaran terkait agar melakukan kalkulasi secara rinci dan menyeluruh terhadap cadangan beras di Indonesia.
“Mengenai kondisi 2023, perhatikan betul-betul krisis pangan hati-hati, karena larinya bisa ke masalah sosial dan politik sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung-hitungannya itu. Tolong betul-betul,” kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (6/12/2022).
Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan agar jajarannya dapat menghindari risiko salah hitung mengenai ketersediaan pasokan beras, sebab hal tersebut dapat menyebabkan harga pasokan di lapangan naik.
"Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan reserve [atau] cadangan. Pada suatu titik cadangan kita habis dilihat oleh pedagang dan akhirnya harga beras pasti akan naik," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo ini pun mengingatkan bahwa dunia masih tidak baik-baik saja. Alhasi, Jokowi juga meminta jajarannya untuk memperhitungkan dengan benar kebijakan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
Terakhir, Jokowi kembali mengingatkan agar terjadi kolaborasi antara kementerian dan lembaga. Jangan sampai terjadi fenomena ego sektoral dalam pelaksanaan konsolidasi data, konsolidasi konsolidasi kebijakan dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
