Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemenhub Blak-blakan, Kawasan TOD Belum Maksimal

Kemenhub menyebut kawasan TOD selama ini belum maksimal.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 27 Juni 2022  |  18:18 WIB
Kemenhub Blak-blakan, Kawasan TOD Belum Maksimal
Satu rangkaian KRL Commuterline melintasi pembangunan rumah susun terintegrasi dengan sarana transportasi atau 'Transit Oriented Development' (TOD) di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta, Kamis (9/1/2020). Pemerintah menggalakkan pembangunan hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi umum (TOD) di sejumlah stasiun sebagai salah satu solusi penyediaan perumahan sekaligus upaya mengurangi kemacetan lalu lintas. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai pengembangan kawasan berorientasi transit atau TOD (transit oriented development) secara umum saat ini belum maksimal. Khususnya pada wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, aksesibilitas ke simpul moda dan pusat kegiatan dari kawasan TOD belum tersedia sepenuhnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Jumardi. Konsep TOD di daerah Bodetabek dinilai belum sepenuhnya dipahami secara utuh sehingga penerapan juga belum menyeluruh.

"Saat ini kecenderungan yang terjadi pengembangan kawasan TOD belum banyak menyediakan transportasi massal untuk pergerakan di dalam kawasan tersebut, sehingga yang terjadi mobilitas masyarakat di kawasan tersebut tetap mengandalkan kendaraan pribadi," ujarnya dikutip dari siaran pers, Senin (27/6/2022).

Menurut Jumardi, pengembang salah kaprah merasa bahwa kawasan yang dikembangkan sudah berkonsep TOD apabila sudah memiliki fasilitas terhubung angkutan umum massal berbasis rel seperti KRL untuk memfasilitas mobilitas lintas wilayah. Akan tetapi, fasilitas transportasi massal yang mengakomodasi pergerakan di dalam kawasan TOD justru belum tersedia.

Jumardi menjelaskan terdapat dua pendekataan dalam penataan kawasan berkonsep TOD. Pertama, bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang relatif tidak terlalu luas untuk banyak fungsi, sehingga pergerakan bagi semua kegiatan untuk kebutuhan sehari-hari dalam satu kawasan bisa cukup menggunakan non-motorized transport atau NMT.

"Misalnya, mau belanja cukup dengan berjalan kaki atau bersepeda karena jaraknya dekat," demikian dikutip Bisnis.

Kedua, pendekatan transportasi massal untuk pergerakan lebih jauh di dalam atau luar kawasan TOD. Tujuan pendekatan ini yakni peningkatan aksesibilitas masyarakat di sekitar simpul transportasi sehingga warga bisa bergerak dengan mudah tanpa hambatan.

Sistem transportasi massal yang dimaksud harus memiliki integrasi antarmoda yang memadai dan mampu menghubungkan pusat kegiatan dengan mudah.

Dengan penggabungan kedua pendekatan tersebut, kata Jumardi, baru lahir konsep penataan TOD yang mengedepankan aksesibilitas atau konektivitas yang seamless, penggunaan angkutan umum massal dan NMT, serta fungsi pemanfaatan ruang campuran. Dua konsep tersebut dinilai bisa mewujudkan kawasan berlanjutan dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan.

Apabila konsep tersebut tidak diterapkan, kawasan TOD justru menjadi kontradiktif dan berpotensi menyebabkan kemacetan seiring dengan pertambahan penghuni dari waktu ke waktu.

Sejumlah moda angkutan massal di wilayah aglomerasi Jabodetabek saat ini tengah mengembangkan kawasan TOD. Contohnya, LRT Jabodebek dan MRT Jakarta yang proyeknya tengah berlangsung atau dikembangkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kemenhub tod TOD Bogor
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top