Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang pemindahan layanan kereta api jarak jauh (KAJJ) dari Stasiun Gambir ke Stasiun Manggarai sulit terjadi apabila belum dilakukan penataan kawasan.
Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Aditya Dwi Laksana memandang daya dukung kawasan di sekitar stasiun saat ini belum memadai bila akan difungsikan sebagai stasiun KA jarak jauh.
“Sebagai contohnya, saat ini belum tersedia lahan parkir yang memadai, lebar ruas jalan yang masih relatif sempit, belum tersedia jalur pedestrian yang memadai, serta dukungan kawasan komersial,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).
Selain itu, faktor aksesibilitas dan keamanan di lingkungan seputar stasiun juga belum memadai, serta kawasan sekitar stasiun masih membutuhkan penataan yang komprehensif karena masih merupakan kawasan yang tidak tertata dan cenderung kumuh.
Saat ini pun, di Stasiun Manggarai tidak menyediakan area parkir mobil bagi pengguna KRL di dalam stasiun. Sementara parkiran untuk motor terbatas.
Aditya memandang penataan kawasan stasiun harus melibatkan multipemangku kepentingan, tidak hanya dari pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Namun, juga harus melibatkan dan memerlukan kontribusi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Baca Juga
Pasalnya, penataan kawasan ini juga harus dilakukan secara komprehensif karena tidak menutup kemungkinan dilakukan relokasi pemukiman penduduk ke hunian yang lebih layak dan manusiawi dengan dukungan lahan beraktivitas produktif.
Pengoperasian KA jarak jauh tidak dapat dipindahkan serta merta dan seketika dari Stasiun Gambir ke Stasiun Manggarai meski pun ketika bangunan gedung dan fasilitas stasiun Manggarai telah selesai karena dukungan prasarana kawasan stasiun yang masih belum memadai, dan tidak hanya sekadar pembangunan gedung stasiun yang megah.
Memang pada dasarnya apabila layanan KA jarak jauh dipindahkan ke Manggarai, dapat lebih terintegrasi dengan moda transportasi berbasis rel lainnya seperti KRL Commuter Line, KRL Commuter Bandara, dan LRT Jakarta.
Selain itu, bangunan gedung dan jumlah jalur KA Stasiun Manggarai relatif lebih besar dan lebih banyak bila dibandingkan dengan Stasiun Gambir, sehingga ini merupakan kelebihan dari Stasiun Manggarai yang tidak bisa diwujudkan di Stasiun Gambir.
“Namun dari sisi aksesibilitas, daya dukung prasarana dan fasilitas, lokasi stasiun yang strategis di pusat kota, maka Stasiun Gambir tetap memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan Stasiun Manggarai,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengkritik rencana tersebut karena dinilai tidak realistis. Pasalnya, akses dan area parkir di Stasiun Gambir lebih luas dibandingkan Stasiun Manggarai.
"Ada seakan-akan pemaksaan dari Dirjen Kereta Api bahwa semua dipindah ke Stasiun Manggarai. Saya melihat, bahkan penumpang antar-provinsi pun itu akan dipindah dari Gambir menuju Manggarai. Itu realistis enggak? banyak orang bilang enggak," ujarnya.
Adapun, rencana ini sejatinya bukan hal baru. Sejak 2022, blueprint pengembangan proyek Double Double Track (DDT) antara Manggarai dan Cikarang menargetkan transformasi Stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral untuk kereta jarak jauh, KRL, dan kereta bandara sekaligus.
Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengatakan, pihaknya akan mengkaji ulang studi kelayakan rencana pemindahan titik keberangkatan kereta antar-provinsi dari Stasiun Gambir ke Stasiun Manggarai tersebut.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk pemerintah daerah (pemda) dan KAI.
"Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan para operator di sini, tentunya ada KAI dan juga KCI. Karena fokus kami kepada pelayanan masyarakat, fokus kepada kualitas pelayanan, dan tentunya juga memprioritaskan perkeretaapian yang berkeselamatan," katanya.
