Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) menegaskan tidak akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan liquid petroleum gas atau LPG hingga akhir 2022. Komitmen itu disampaikan setelah pemerintah menaikan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di level US$100 per barel.
Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini berharap penaikan asumsi ICP di level US$100 per barel itu dapat menyesuaikan kembali alokasi subsidi dan kompensasi energi yang mesti ditanggung perusahaan pelat merah itu di tengah fluktuasi harga komoditas global.
“Dengan asumsi yang disampaikan pemerintah, posturnya berbasis dengan asumsi ICP dengan level US$100 per barel, jadi kita asumsikan di level tersebut. Harapannya pada semester kedua, mudah-mudahan terjadi perbaikan ini kan semua kondisinya masih volatile,” kata Emma saat ditemui selepas rapat kerja Banggar DPR RI Ihwal Persetujuan Tambahan Kebutuhan Anggaran dalam Merespon Kenaikan Harga Komoditas, Kamis (19/5/2022).
Emma menambahkan manuver itu diambil untuk menjaga outlook harga minyak mentah yang belum stabil di tengah tensi geopolitik global pada tahun ini. Menurut dia, kenaikan ICP yang diikuti dengan penambahan alokasi subsidi dan kompensasi energi sudah relatif kuat untuk menjaga keberlanjutan kerja Pertamina.
Dengan demikian, dia menegaskan, Pertamina belum berencana untuk menaikan harga BBM jenis bensin Pertalite (RON 90), solar dan LPG 3 kilogram yang sempat diwacanakan pemerintah pada awal tahun ini.
“Pemerintah sudah siapkan berbagai strategi, kami ikut pemerintah saja sementara belum ada rencana untuk menyesuaikan harga tersebut,” tuturnya.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta penambahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk belanja subsidi dan perlindungan sosial. Penambahan anggaran dan kompensasi BBM sendiri mencapai Rp275 triliun.
Pengajuan penambahan alokasi itu dibahas dalam Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Raker Banggar DPR) terkait persetujuan tambahan kebutuhan anggaran dalam merespons kenaikan harga komoditas. Raker itu berlangsung pada Kamis (19/5/2022) pagi.
Sri Mulyani memaparkan bahwa tingginya harga komoditas dan energi menyebabkan adanya selisih antara asumsi harga minyak atau Indonesia crude price (ICP) yang tercantum dalam APBN, yakni US$63 per barel. Saat ini, rata-rata harga ICP telah mencapai US$99,4 per barel.
Hal tersebut menyebabkan adanya kekurangan kebutuhan anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina (Persero). Sri Mulyani menyebut bahwa kebutuhan biaya subsidi akan melonjak dari Rp134 triliun menjadi Rp208,9 triliun dan kompensasi melonjak dari Rp18,5 triliun menjadi Rp234,6 triliun.
"Pilihannya hanya dua, kalau ini [anggaran subsidi dan kompensasi] tidak dinaikkan harga BBM dan listrik naik, kalau harga BBM dan listrik tidak naik ya ini yang naik. Tidak ada in between, pilihannya hanya dua," ujar Sri Mulyani pada Kamis (19/5/2022).
Pemerintah meminta adanya tambahan anggaran untuk subsidi energi sesuai dengan selisih yang muncul antara alokasi awal dengan kebutuhan biaya setelah kenaikan harga energi. Sri Mulyani meminta tambahan anggaran subsidi itu dibayarkan keseluruhan.
"Kami mengusulkan tambahan subsidi energi 2022 ini Rp74,9 triliun yaitu BBM, LPG, dan listrik, ini kami usulkan dibayarkan keseluruhan," katanya.
