Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan menawarkan sejumlah proyek pelabuhan potensial dengan hub di Batam kepada Pemerintah Jepang dalam lawatannya minggu ini. Dalam kesempatan itu, Menteri Perhubungan juga memacu perusahaan Jepang untuk segera mengoperasikan bersama Pelabuhan Patimban.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa lawatannya ke Tokyo, Jepang juga membahas sejumlah kemungkinan kerja sama pengembangan pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia.
Sejumlah proyek pelabuhan yang ditawarkan adalah Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Natuna, dan Pelabuhan di Gorontalo yang berkolaborasi dengan sektor perikanan. Selain itu, ada juga pelabuhan di Palembang dengan potensi kargo minyak dan gas bumi.
“Tak hanya itu, kami juga bahas nantinya pelabuhan-pelabuhan di Batam juga direncanakan untuk menjadi satu sebagai hub,” ujarnya, Selasa (7/9/2021).
Selama ini, kata dia, hubungan Indonesia-Jepang telah terjalin baik selama 60 tahun. Hubungan erat itu juga terefleksikan dari sektor ekonomi dan investasi yang ditanamkan oleh Pemerintah Negara Matahari Terbit itu di Indonesia.
Menurutnya, saat ini juga banyak proyek yang bekerja sama dengan Jepang memiliki nilai tambah yang cukup tinggi. Pemerintah pun terus berupaya agar investasi dari negara itu bisa dilakukan seiring dengan meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
“Begitu banyak proyek dan menciptakan nilai tambah luar biasa, dan paling penting bagaimana kami melobi agar TKDN semakin meningkat,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan BKPM, selama 3 tahun ini investasi Jepang terus meningkat. Dimulai sejak 2018 dengan nilai investasi senilai US$3,2 miliar, 2019 US$3,8 miliar, dan pada 2020 lalu mencapai US$8,8 miliar.
“Terkait dengan investasi, khususnya di transportasi, saat ini memang pandemi masih melanda, tapi Presiden Joko Widodo berpesan pandemi harus diatasi dengan baik dan pembangunan harus dikawal, tidak terlambat. Apalagi Indonesia-Jepang, memiliki kerja sama proyek yang cukup banyak,” imbuhnya.
Senada, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan bahwa DPR akan mendukung program yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi mengurangi biaya logistik di Indonesia. Pasalnya, tingginya biaya logistik menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya mahal.
“Tentu dari awal pertama, Presiden Jokowi sudah fokus membangun infrastruktur sampai ke tingkat desa. Dia mengharapkan hal tersebut dapat mendorong hasil atau produk di wilayah-wilayah kecil bisa menjadi produk nasional, bahkan internasional," tekannya.
