Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi belanja pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp134,07 triliun per Maret 2021. Realisasi tersebut setara 19,2 persen dari total pagu alokasi belanja PEN sebesar Rp699 triliun.
Menkeu mengatakan realisasi PEN digunakan untuk serangkaian program terkait dengan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Di antaranya adalah untuk program vaksinasi, program padat karya kementerian/lembaga, insentif PPnBM DTP Kendaraan Bermotor, PPN DTP perumahan, dan perluasan penjaminan kredit.
“Dorongan APBN ini diharapkan akan bisa meng-counter pelemahan ekonomi dan terus mendorong agar perekonomian kita bisa tumbuh di kisaran 4,5 hingga 5,3 persen untuk tahun 2021,” jelas Menkeu dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (22/4/2021).
Dari alokasi anggaran mencapai Rp699,43 triliun, anggaran terbesar ditujukan ke bidang kesehatan sebesar Rp176,3 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment), vaksinasi, dan insentif perpajakan kesehatan. Realisasi per Maret 2021 sebesar Rp18,59 triliun.
Lalu, anggaran perlindungan sosial telah terealisasi sebesar Rp47,92 triliun atau 32 persen dari total pagu sebesar Rp157,41 triliun. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program bantuan sosial (bansos) kepada keluarga miskin, bantuan langsung tunai (BLT) Desa, Kartu Pra Kerja, dan bantuan kuota internet untuk peserta dan tenaga didik.
Untuk program prioritas, realisasi per Maret 2021 sebesar Rp14,90 triliun dari total pagu Rp125,17 triliun. Pengguanaannya untuk program padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, ICT dan pengembangan kawasan strategis.
Baca Juga
Alokasi anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi sebesar Rp37,71 triliun dari total pagu Rp191,13 triliun. Anggaran disalurkan berupa bantuan pemerintah untuk usaha mikro (BPUM), IJP UMKM dan korporasi untuk KMK dijamin, serta penempatan dana pada perbankan.
Terakhir, realisasi dari insentif dunia usaha sebesar Rp14,95 triliun dari total pagu sebesar Rp56,72 triliun. Penyaluran anggaran difokuskan untuk insentif PPh21 DTP, PPh final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh 25, Pengembalian Pendahuluan PPN, dan Penurunan Tarif PPh Badan.
