Bisnis.com, JAKARTA — Chairman Supply Chain Indonesia menyarankan agar pemerintah mencabut Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) bila ingin menekan biaya logistik nasional ke angka 17 persen sebelum 2024 sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan.
Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengapresiasi rencana Menko Marves itu karena efisiensi biaya logistik sangat memengaruhi daya saing komoditas nasional dan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, upaya perbaikan dan pengembangan Sislognas telah dilakukan dalam beberapa tahun, termasuk dengan penerbitan Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.
"Namun, implementasi perpres itu tidak optimal karena pencapaian road map, tahapan implementasi, dan rencana aksi yang rendah. Selain itu, terjadi perubahan situasi ekonomi, perdagangan, dan teknologi yang pesat sejak penerbitan Perpres itu," katanya kepada Bisnis, Senin (22/3/2021).
Oleh karenanya, Setijadi menilai bila ingin mencapai target 17 persen tersebut, keberadaan Perpres No. 26/2012 harus dicabut dan diganti dengan regulasi baru dalam bentuk peraturan pemerintah agar implementasinya lebih kuat.
"Sebab pengaturan sektor logistik sangat kompleks. Logistik bersifat multisektoral dan pengaturannya melibatkan beberapa kementerian, lembaga, dan instansi baik di pusat maupun daerah," sebutnya.
Kemudian, lanjut Setijadi, selain terhadap perkembangan perekonomian dan perdagangan, serta teknologi, penyesuaian juga harus dilakukan terhadap dinamika perencanaan pembangunan, termasuk mengintegrasikannya dengan RPJMN 2020—2024.
Dia menyarankan supaya Sislognas baru harus terintegrasi juga dengan program dan rencana pembangunan sektoral terbaru dari kementerian-kementerian terkait. Misalnya, program pengembangan lima sektor manufaktur prioritas dalam Making Indonesia 4.0 dari Kementerian Perindustrian.
"Sislognas itu juga harus terintegrasi dengan rencana pembangunan wilayah dari pemerintah-pemerintah daerah, termasuk dalam pengembangan dan peningkatan daya saing komoditasnya," ujarnya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut berharap dapat mewujudkan percepatan penurunan biaya logistik nasional yang ditargetkan turun dari 23,5 persen menjadi sekitar 17 persen pada 2024 sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 18/2020 yang sesuai dengan RPJMN 2020—2024 dengan sejumlah upaya.
Salah satunya adalah peluncuran Batam Logistic Ecosystem (BLE) yang merupakan sebuah awal untuk melakukan penyederhanaan proses logistik di pelabuhan Indonesia khususnya Batam, mempersingkat waktu layanan, dan berlaku selama 24 jam per minggu.
