Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Jurus Menko Luhut Tekan Biaya Logistik hingga 17 Persen

Menko Luhut menargetkan biaya logistik Indonesia bisa ditekan hingga 17 persen melalui sejumlah upaya.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 21 Maret 2021  |  20:01 WIB
Jurus Menko Luhut Tekan Biaya Logistik hingga 17 Persen
Kapal kargo bersandar di dermaga Pelabuhan Makassar New Port (MNP), Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (25/3/2019). - Bisnis/Paulus Tandi Bone
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menargetkan biaya logistik nasional dapat ditekan ke angka 17 persen sebelum 2024 melalui sejumlah upaya.

"Saya menginginkan bahwa penurunan biaya logistik nasional yang ditargetkan turun dari 23,5 persen menjadi sekitar 17 persen pada 2024 sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 18/2020 yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dapat kita percepat capaiannya. Demikian juga dengan Inpres No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional dapat kita selesaikan sebelum 2024,” ujarnya melalui siaran pers, Minggu (21/3/2021).

Luhut memaparkan misalnya peluncuran Batam Logistic Ecosystem (BLE) merupakan sebuah awal untuk melakukan penyederhanaan proses logistik di pelabuhan Indonesia khususnya Batam, mempersingkat waktu layanan, dan berlaku berlaku selama 24 jam per minggu.

Dia pun berharap BLE mampu mendorong lebih banyak investasi masuk, sehingga akan memberikan dampak yang baik untuk pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan di Batam, secara khusus dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya.

Luhut tak memungkiri saat ini terdapat banyak pelabuhan, bandara, stasiun, pergudangan, tetapi belum dikelola secara terintegrasi, efektif, dan efisien. Kemudian masalah kapasitas infrastruktur di Jawa dan kekurangan infrastruktur di luar Jawa. Hingga belum efektifnya intermodal transportasi dan interkoneksi antara infrastruktur pelabuhan dan transportasi.

Oleh karena itu fokus area BLE ini dari skema Business to Government to Government (B2G2G) adalah integrasi izin usaha dan izin konsumsi, Layanan terpadu STS/FSU, penerapan autogate system. Sementara untuk skema Government to Business to Business (G2B2B) adalah layanan pemesanan trucking, layanan pemesanan kapal, layanan pemesanan warehouse (gudang) hingga layanan pembayaran.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa sistem BLE ini perlu untuk dijadikan percontohan untuk digunakan secara nasional nantinya di berbagai pelabuhan di Indonesia. Sri Mulyani berharap dengan sistem seperti ini tidak ada lagi yang namanya pungutan liar dan sistem bisnis yang menyulitkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

logistik Luhut Pandjaitan
Editor : Rio Sandy Pradana
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top