Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva memberikan izin untuk memulai proses pembalasan atas kebijakan tarif impor 50% yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Seorang sumber Bloomberg yang dikutip pada Jumat (28/8/2025) mengatakan pemerintah AS akan menerima pemberitahuan resmi pada Jumat (29/8/2025). Rencana tersebut sebelumnya dilaporkan oleh harian O Estado de S. Paulo.
Rencana tersebut menjadi langkah awal yang dirancang untuk mendorong negosiasi sebelum situasi berkembang menjadi perang dagang. Hal itu dibahas dalam pertemuan antara Lula dan sejumlah menteri kabinet pada Rabu (27/8/2025).
“Saya berharap ini bisa mempercepat dialog dan negosiasi,” ujar Wakil Presiden Brasil, Geraldo Alckmin.
Kamar Dagang Luar Negeri Brasil kini memiliki waktu hingga 30 hari untuk menganalisis kebijakan tarif AS dan menentukan apakah kebijakan itu sesuai dengan undang-undang resiprositas yang disahkan Kongres awal tahun ini.
Jika disetujui, sejumlah kementerian akan menelaah opsi langkah balasan yang bisa diterapkan.
Baca Juga
Berdasarkan undang-undang tersebut, Brasil berhak menanggapi tindakan sepihak negara atau blok ekonomi yang merugikan daya saing internasionalnya.
Bentuk pembalasan dapat berupa pengenaan tarif, pungutan tambahan, pembatasan impor barang dan jasa, penangguhan konsesi perdagangan dan investasi, hingga penghentian kewajiban terkait hak kekayaan intelektual.
Kementerian Luar Negeri Brasil hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait keputusan tersebut.
Sebelumnya, Brasil meluncurkan paket bantuan senilai 30 miliar real atau sekitar Rp89,67 triliun untuk menopang perusahaan yang terdampak tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump.
Paket tersebut mencakup kelonggaran waktu pembayaran pajak bagi pelaku usaha yang terkena dampak, serta reformasi menyeluruh terhadap Export Guarantee Fund yang dikelola bank pembangunan nasional BNDES untuk menanggung risiko pembiayaan terkait ekspor.
