Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku bisnis peternak sapi dan kerbau mengkritisi program importasi sapi indukan yang kembali direncanakan pemerintah tahun ini.
Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana menyarankan jika ingin melanjutkan program tersebut, sebaiknya pemerintah melakukan kajian dan mengevaluasi pemasukan sapi indukan pada periode sebelumnya.
"Saya hargai apa pun usaha pemerintah untuk menggenjot populasi sapi, tapi ini kan bukan sekali saja dilakukan. Bagaimana evaluasi pemasukan sapi indukan terdahulu? Bagaimana tingkat keberhasilannya?" kata Teguh kepada Bisnis.com, Kamis (23/1/2020).
Teguh mengemukakan usaha pengembangbiakan (breeding) melalui bantuan sapi indukan eks-impor kepada peternak dan unit pelaksana tugas (UPT) bukanlah perkara yang mudah. Terkhusus untuk peternak rakyat, Teguh mencatat nilai ekonomi pengembangbiakan bukanlah suatu hal yang menjanjikan.
"Memelihara sapi eks-impor tidak mudah dan butuh biaya besar. Jika dikalkulasi kebutuhan pakan hijauan dan lainnya sebesae Rp20.000 per hari dan peternak harus memeliharanya sampai beranak, tentu mereka akan kesulitan," tambahnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah setidaknya telah menyalurkan 2.652 ekor sapi eks-impor asal Australia berjenis Brahman Cross ke 15 provinsi sepanjang 2018.
Baca Juga
Sejak disalurkan, pemerintah mencatat kenaikan populasi sebanyak 5% dengan jumlah kelahiran sebanyak 130 ekor sampai awal Desember lalu sehingga populasi mencapai 2.782 ekor.
Pertumbuhan populasi pun diperkirakan terjadi di semua provinsi target distribusi bantuan, kecuali Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Bengkulu mencatatkan pertumbuhan 21% dari 95 ekor menjadi 115 ekor, Sumatra Barat meningkat 20% dari jumlah awal sebanyak 110 ekor, sementara jumlah total di Provinsi Riau mencapai 50 ekor.
Kendati demikian, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Sugiono menyampaikan bahwa pengurangan populasi sapi indukan memang terjadi, seperti di Kepulauan Riau. Populasi yang mulanya berjumlah 150 ekor tercatat mengalami penurunan sebesar 16 ekor.
Dia mengatakan kemarau panjang yang terjadi di kawasan ini pada periode Januari-Juni 2019 adalah musabab penurunan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Teguh menyatakan keberhasilan importasi sapi indukan tak seharusnya hanya dinilai dengan persentase kenaikan populasi saja. Lebih dari itu, pemerintah disarankan perlu menetapkan tolok ukur yang jelas agar evaluasi kebijakan berjalan semestinya.
"Kalau hanya dihitung kelahiran, sapi yang lahir tentunya banyak. Tapi apakah kenaikan tersebut sepadan dengan nilai ekonominya? Jika ada 10.000 ekor sapi betina seharusnya bisa naik menjadi 20.000 ekor. Perlu dilihat produktivitas dan calving interval-nya [jarak beranak]," katanya.
Alih-alih menggelontorkan anggaran yang besar untuk program yang belum terjamin keberhasilannya, Teguh menyarankan pentingan peningkatan pengawasan penyembelihan sapi betina produktif.
Kalaupun pemerintah menyalurkan bantuan sapi indukan, dia menyarankan hewan ternak tersebut disalurkan dengan skema kredit sehingga terdapat tanggung jawab finansial dalam pengembakbiakan, "Kalau diberi gratis ujung-ujungnya tidak jelas. Kalau kredit ada tanggung jawab finansial."
Adapun tingkat penyembelihan betina produktif sendiri tercatat masih tinggi. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa pemotongan betina produktif sempat menyentuh 23.078 ekor pada 2017. Jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi 12.209 ekor pada 2018 dan 8.152 ekor sampai Oktober 2019.
Menyitir salinan rencana program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, tahun ini pemerintah berencana melakukan importasi sapi indukan sebanyak 15.000 ekor. Dari jumlah tersebut, penyaluran 3.500 ekor akan menyasar UPTD, 5.535 ekor ke 19 provinsi, 3.735 ekor ke 11 provinsi dengan model integrasi, dan 2.230 ekor untuk kawasan pengembangan ternak.
Sayangnya, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak untuk dimintai keterangan soal rencana ini, namun yang bersangkutan belum merespons pertanyaan Bisnis.com sampai berita ini ditulis.
