Bisnis.com, JAKARTA – Tahun ini, anggaran untuk penyediaan perumahan diturunkan menjadi sekitar 170.000 unit. Pengembang ingin anggaran ini ditambah jika pemerintah benar-benar memberikan dukungannya secara penuh pada penyediaan perumahan rakyat.
Ketua umum Himpunan Pengembang Perumahan dan Permukiman Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja mengatakan, tahun ini anggarannya sangat mengkhawatirkan, yaitu dari skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) hanya 100.000 unit, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun lalu ada 68.000unit, sedangkan dari program baru Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 14.000 unit.
“Padahal tahun lalu ada total sekitar 255.000 – 260.000 unit, dari anggaran FLPP dan SSB yang tersedia 295.000 unit, berarti ada penurunan,” jelasnya dalam acara Rembuk Nasional di Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Endang menambahkan, pihaknya khawatir dan telah membuat usulan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, karena dengan jumlah anggaran saat ini diperkirakan seluruh unit bantuan tersebut bisa habis pada Juli.
”Tahun ini, kalau program satu juta rumah semua digenjot naik, mungkin kalau bisa akad tanpa hambatan bisa mencapai 275.000 – 280.000, naik lah 10%, sedangkan dana sekarang hanya bisa menyediakan sampai 168.000 saja,” lanjutnya.
Endang berharap pemerintah bisa mengembalikan dan memperbanyak lagi anggaran pembangunan lewat ketiga skema tersebut. Pasalnya, cicilan dengan skema untuk SSB saja sangat ringan, hanya Rp4 juta per tahun sehingga peminatnya dari masyarakat berpenghasilan rendah tinggi dan akan terus bertambah.
Baca Juga
“Ini kalau ngga ditambah, Juli atau Agustus habis, kalau habis berarti yang beli kan tetap ada, cuma pasti karena nggak ada subsidi jadi agak mahal. Pasti terjadi drop di demand, kalau drop pasti nggak tercapai satu juta rumah,” ujarnya.
Mewakili pengembang, Endang berharap anggaran untuk pembangunan perumahan MBR tersebut ditingkatkan menjadi sekitar 265.000 sampai 270.000 unit saja, karena pihaknya khawatir usai pemilu tidak ada yang berfokus pada masalah ini dan akan memberatkan rakyat yang ingin membeli rumah.
“Makanya REI [Real Estate Indonesia], Apersi [Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia], dan Himperra mau mengingatkan bahwa anggaran ini perlu ditambah, kalau nggak nanti bulan Agustus bisa-bisa kasihan pengembang yang sudah bangun, rakyat sudah cicil uang muka, rumah sudah jadi, tapi ngga bisa akad. Nanti jadi cermin kalau pemerintah kurang perhatian,” lanjut Endang.
