1. Alami Kendala Teknis, Garuda RTB ke Bandara Soekarno-Hatta
Penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor GA 866 Rute Jakarta - Bangkok dilaporkan harus kembali ke bandara asal atau return to base (RTB) untuk mengecek air conditioning.
VP Corporate Secretary Garuda Indonesia M. Ikhsan Rosan mengatakan penerbangan GA 866 Rute Jakarta-Bangkok dengan nomor registrasi PK-GFZ dijadwalkan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada Senin (28/1/2019) pukul 09.35 WIB. Baca selengkapnya di sini
2. Pacu Produksi Kereta, Inka Gandeng Stadler Rail, Investasi Rp30 Triliun
PT Inka, BUMN produsen kereta, menggandeng Stadler Rail Group (Swiss) untuk mengembangkan produksi.
Kerja sama yang bakal berwujud usaha patungan untuk produksi kereta itupun dibesut di Banyuwangi, Jawa Timur. Baca selengkapnya di sini
3. The Economist Kritik Jokowi, Istana Sebut Banyak Data Tidak Akurat
.jpg)
Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika menilai kritik yang disampaikan oleh majalah berbahasa Inggris "The Economist" terhadap kinerja pemerintah Indonesia tidak berdasarkan data yang akurat.
"Kami mengapresiasi atas kritik yang disampaikan oleh The Economist, namun banyak dari kritik itu yang perlu diklarifikasi karena tidak didasarkan kepada data yang akurat dan peta komprehensif atas kemajuan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu," kata Ahmad Erani Yustika dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (27/1). Baca selengkapnya di sini
4. BPK Terus Dorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendorong transparansi pengelolaan anggaran.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar saat hadir sebagai pembicara dalam Sosialisasi Peran BPK dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. Baca selengkapnya di sini
5. PERPRES GAS RUMAH TANGGA, Swasta Diharapkan Ikut Berperan
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas mendukung penuh penerbitan peraturan presiden (perpres) terkait pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
Kepala BPH Migas fanshurullah Asa mengatakan dengan adanya kebijakan tersebut, bias menarik pihak swasta untuk turut membangun jaringan gas. Baca selengkapnya di sini
