Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendorong transparansi pengelolaan anggaran.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar saat hadir sebagai pembicara dalam Sosialisasi Peran BPK dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK memaparkan mengenai kedudukan dan wewenang, serta tugas dan fungsi BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Bahrullah menjelaskan bahwa secara konsep BPK adalah bagian dari pemerintahan. Bila melihat teori Trias Politica ada tiga fungsi, yaitu fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif, di mana peran BPK adalah peran auditif sebagai check and balance.
“Berdasarkan hal tersebut, BPK tidak di bawah pemerintah dan juga tidak di bawah parlemen,” tegasnya dikutip dalam laman resmi BPK pada Minggu (27/1/2019).
Bahrullah juga mengungkapkan bahwa BPK memiliki best practice yang mengacu kepada organisasi lembaga pemeriksa sedunia yaitu INTOSAI (The International Organization of Supreme Audit Institutions).
BPK, lanjutnya, merujuk kepada seluruh standar-standar pemeriksaan yang dipublikasikan oleh International Organisation of Supreme Audit Institutions (Intosal).
Selain itu, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pemeriksaan, BPK mendorong pemerintah untuk bekerja secara transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan bernegara yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.
Untuk menjalankan tugasnya ini, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Selain Wakil Ketua BPK, hadir sebagai pembicara dalam kegiatan sosialisasi ini Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Murtir Jeddawi dan Direktur Pusat Finansial Mikro Universitas Hasanuddin Gagaring Pagalung.
Dari kegiatan ini diharapkan hubungan kelembagaan BPK dengan kalangan akademisi dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPK dapat ditingkatkan. Sehingga diharapkan masyarakat dapat mendukung peran BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
