Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan alias Kemenkeu menunggu kejelasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dari tiga kementerian/lembaga (K/L) yang sudah dibentuk dan disetujui Presiden Prabowo Subianto.
Tiga K/L itu adalah Badan Industri Mineral, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Tanggul Laut Pantura Jawa, dan Kementerian Haji dan Umrah.
"Itu nanti oleh Setneg sedang diurus, karena kan bentuk SOTK-nya dulu," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ketika ditanya mengenai hitungan kasar anggaran ketiga K/L tersebut, Luky hanya menyatakan proses masih berjalan. Dia juga belum bisa memastikan, apakah anggarannya diambil dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) atau pos lainnya. "Itu nanti teknisnya saja. [Detailnya] belum, kan tadi masih proses," katanya.
Kabinet Prabowo Makin Gemuk
Sebelumnya, pada Senin (25/8/2025), Prabowo resmi melantik petinggi Badan Industri Mineral serta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Tanggul Laut Pantura Jawa. Keduanya dibentuk untuk menopang program dan proyek prioritas Prabowo.
Baca Juga
Badan Industri Mineral dipimpin oleh Brian Yuliarto, yang kini juga menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek). Usai dilantik, Brian menegaskan bahwa lembaga ini akan fokus mengelola material strategis yang vital untuk industri pertahanan, termasuk logam tanah jarang dan mineral radioaktif.
"Material strategis ini cukup penting untuk kedaulatan bangsa, dan juga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kita,” kata Brian kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa mineral yang dimaksud mencakup logam tanah jarang (rare earth) hingga mineral radioaktif, yang memiliki nilai tinggi serta peran penting dalam teknologi modern.
Sementara Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Tanggul Laut Pantura Jawa dipimpin oleh Didit Herdiawan Ashaf, yang juga menjabat Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).
Badan itu bertugas langsung untuk melaksanakan salah satu megaproyek prioritas Prabowo, yakni tanggul laut raksasa atau giant sea wall di kawasan Pantai Utara atau Pantura Jawa.
“Tupoksi tentunya melaksanakan kegiatan pembangunan tanggul laut di Pantura Jawa untuk menghindari masalah-masalah yang ada kaitannya dengan ekosistem, terutama dengan masyarakat di daerah sana,” ujar Didit usai dilantik di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).
Selain itu, DPR juga resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna yang berlangsung pada hari ini, Selasa (26/8/2025).
Beleid baru tersebut memuat ketentuan tentang pembentukan Kementerian Haji menggantikan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk menyelenggarakan layanan Ibadah Haji dan Umrah.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suharyanto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang struktur organisasi dan tata kelola Kementerian Haji dan Umrah.
“Nanti akan segera kita selesaikan Perpres tentang SOTK [struktur organisasi dan tata kelola]-nya. Itu baru lagi, sekarang sedang digodok oleh Kemenpan RB,” kata Bambang kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).
