Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 'merevisi' alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik dalam RAPBN 2026, yang awalnya Rp178,7 triliun menjadi Rp274,7 triliun.
Sebelumnya, dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026 pada Jumat (15/8/2025), Sri Mulyani menyampaikan bahwa "untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun.
Menariknya setelah terjadi polemik, dalam rapat paripurna DPR dan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada Kamis (21/8/2025), Sri Mulyani menyatakan bahwa "alokasi anggaran APBN untuk gaji guru, dosen, tenaga pendidikan, dan penguatan kompetensi serta kesejahteraan guru serta dosen adalah mencapai Rp274,7 triliun."
Artinya, ada perbedaan nominal alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru, dosen, tenaga yang disampaikan oleh bendahara negara itu dalam selang waktu sepekan. Ketika dikonfirmasi kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman, nominal yang benar ada Rp274,7 triliun.
"Alokasi untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik dalam RAPBN 2026 sebesar Rp274,7 triliun. Perhitungan sebelumnya belum memasukkan semua komponen belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan di semua daerah," ujar Luky kepada Bisnis, Kamis (21/8/2025).
Adapun total anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 mencapai Rp757,8 triliun. Kementerian Keuangan membagi anggaran pendidikan itu ke empat kelompok besar.
Baca Juga
Pertama, transfer ke daerah (TKD) untuk pendidikan sebesar Rp253,4 triliun. Menurut paparan Sri Mulyani, TKD itu bertujuan untjk tunjangan guru, BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, hingga tambahan penghasilan guru.
Kedua, untuk belanja kementerian/lembaga pendidik sebesar Rp243,9 triliun. Alokasi ini dimanfaatkan Kemnedikdasmen, Kemendiktidaintek, Kemenag, Kemen PU, dan Kemensosnuntjk revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda.
Ketiga, untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp223,6 triliun. Alokasi ini dimanfaatkan oleh Badan Gizi Nasional, yang ditujukan oleh 71,9 juta siswa dan santri.
Keempat, untuk pembiayaan Rp37 triliun. Pembiayaan melalui LPDP untuk 4.000 mahasiswa, 452 riset, 21 PTNBH yang sudah ada dan 2 PTNBH, serta pembiayaan pendidik untuk sembilan sekolah unggulan dan revitalisasi 11.868 sekolah.
