Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) sekaligus Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yakni Joko Suranto mengungkap pelaksanaan pembangunan 3 juta rumah salah satunya bakal direalisasikan melalui program rumah sosial.
Joko menjelaskan bahwa mengacu pada peta jalan 3 juta rumah yang dirumuskan Satgas, pemerintah bakal membangun setidaknya 2 juta rumah sosial yang berada di desa dan di pesisir.
“Akan dimulai tahun 20205 dengan jumlah unit 2 juta. Sebanyak satu juta unit di pesisir, satu juta unit di desa,” jelas Joko dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Jakarta pada Selasa (20/5/2025).
Mekanismenya, masyarakat kurang mampu akan difasilitasi rumah subsidi. Di mana, cicilannya akan diringankan menjadi Rp600.000 per bulan atau sekitar Rp7,2 juta per tahun.
Untuk mendukung subsidi penyaluran rumah sosial itu, Satgas mengkalkulasikan setidaknya dibutuhkan anggaran mencapai Rp14,4 triliun per tahun.
Meski program rumah sosial belum kunjung dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP), Joko menyebut anggaran pemenuhan rumah sosial dikabarkan telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan.
Baca Juga
“Dengan itu pemerintah harus mempersiapkan cicilan per tahunnya sebesar Rp14,4 triliun. Pertanyaannya apakah dana itu sudah ada? Saya dengar Bu Sri Mulyani sudah menyiapkan itu,” tegasnya.
Selain itu, realisasi program 3 juta rumah juga bakal didorong oleh penyaluran rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang saat ini direalisasikan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam rekomendasinya, Satgas mengusulkan agar FLPP dapat naik menjadi 320.000 unit.
Terakhir, Satgas juga membentuk program renovasi dan perbaikan pembangunan kawasan. Di mana, pemerintah bakal menggalang dana APBN dan pinjaman luar negeri untuk dapat meningkatkan jumlah renovasi rumah pedesaan dan perkotaan.
“Pemerintah akan mengalang dana APBN dan pinjaman luar negeri untuk dapat meningkatkan jumlah renovasi di perdesaan dan di perkotaan. Pemerintah dengan menggunakan dana APBN dan pinjaman luar negeri akan meningkatkan pembangunan dan perbaikan kawasan yang lebih luas dan yang lebih besar lagi,” pungkasnya.
