Jawa Barat Nomor Satu soal Penyaluran Rumah Subsidi, Capai Rp2,4 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebut Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang paling banyak melakukan realisasi penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penyaluran sebanyak 19.970 unit rumah subsidi di Jawa Barat dengan total nilai mencapai Rp2,4 triliun.

"Khusus untuk Jawa Barat, yang berhasil membantu penyaluran kami sebesar 19.970 unit rumah senilai Rp2,4 triliun," ujar Heru, dikutip pada Rabu (7/5/2025).

Sementara itu, dalam laporan yang disampaikan, sepanjang periode 1 Januari 2025 hingga 5 Mei 2025 BP Tapera telah menyalurkan rumah subsidi sebanyak 84.173 unit dengan nilai mencapai Rp10,42 triliun

Selain dikontribusi oleh realisasi penyaluran di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah duduk di posisi ke-dua dengan capaian penyaluran 7.586 unit senilai Rp902,51 miliar dan ketiga yakni Sulawesi Selatan sebanyak 6.607 unit (Rp823,89 miliar).

Kemudian, Provinsi Banten mencatat realisasi penyaluran sebanyak 6.211 unit (Rp778,59 miliar), Jawa Timur sebanyak 5.232 unit (Rp620,15 miliar) dan Sumatra Selatan sebanyak 4.876 unit (Rp582,56 miliar).

Terakhir, sejumlah wilayah yang masuk 10 besar penyaluran FLPP terbesar yakni Sumatra Utara sebanyak 3.659 unit (Rp434,33 miliar), Kalimantan Selatan 3.541 unit (Rp460,69 miliar), Riau 2.891 unit (Rp339,87 miliar), Kalimantan Barat 2.651 unit (Rp343,16 miliar) dan Sulawesi Tenggara 2.635 unit (Rp326,43 miliar).

Untuk diketahui kuota FLPP tahun ini ditetapkan sebesar 220.000 unit. Namun demikian, posisinya disebut bakal dikerek dalam waktu dekat menjadi 350.000 unit.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan, usulan kuota FLPP itu naik 130.000 unit dari kuota FLPP yang telah dialokasikan pada 2025 yakni sebanyak 220.000 unit.

"Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya dari data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220.000 unit akan naik menjadi 350.000 unit," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK, Kamis (24/4/2025).