Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan terdapat 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapatkan porsi belanja jumbo pada tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Secara umum, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp3.621,31 triliun.
Dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) bersama Badan Anggaran (Banggar) yang direncanakan senilai Rp2.701,44 triliun, di mana senilai Rp1.160,09 triliun merupakan belanja K/L.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan pada dasarnya belanja K/L tersebut telah terjadi penyesuaian sebagaimana arahan dari presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan Raker Banggar yang terakhir, plus arahan dari Bapak Presiden terpilih,” ungkapnya, Selasa (10/9/2024).
Terpantau dari total 86 K/L yang akan mendapat anggaran dari APBN, terdapat 10 K/L yang mengantongi dana jumbo.
Baca Juga
Pertama, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang saat ini dipimpin oleh petahana Prabowo Subianto mendapat alokasi Rp166,26 triliun.
Padahal, sebelumnya Prabowo Subianto mengajukan anggaran senilai Rp155 triliun untuk tahun depan. Artinya, anggaran Kemenhan lebih besar dari yang diusulkan.
Kedua, Kepolisian RI (Polri) mendapatkan alokasi dari APBN senilai Rp126,62 triliun. Ketiga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) direncanakan menerima Rp116,23 triliun atau lebih tinggi usulan pagu indikatif yang sebelumnya hanya senilai Rp75 triliun.
Membandingkan dengan alokasi belanja K/L tahun ini yang senilai Rp1.090.83 triliun, artinya terjadi kenaikan Rp69,26 triliun.
Adapun, Isa menjelaskan pihaknya mendorong kebijakan belanja K/L diarahkan untuk penguatan agenda pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.
Berikut Alokasi Belanja 10 K/L Terbesar 2025
- Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp166,26 triliun
- Kepolisian RI (Polri) Rp126,62 triliun
- Kementerian PUPR Rp116,23 triliun
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp105,65 triliun
- Kemendikbud Ristek Rp93,6 triliun
- Kementerian Sosial (Kemensos) Rp79,59 triliun
- Kementerian Agama (Kemenag) Rp79,17 triliun
- Badan Gizi Nasional Rp71 triliun
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp53,2 triliun
- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp31,46 triliun
