Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila ada perubahan jumlah kementerian/lembaga dalam kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.
Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mengakui bahwa pemerintah masih menyusun pagu anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 sesuai susunan kabinet yang ada sekarang.
Dia tidak menampik pemerintah selanjutnya berpotensi ubah susunan kabinet, terutama usai DPR akan mengesahkan revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Salah satu poin revisi dalam beleid tersebut yaitu penghapusan batasan jumlah kementerian/lembaga yang sebelumnya maksimal 34.
Oleh sebab itu, Wahyu mengungkapkan Kemenkeu sudah menyiapkan anggaran dana cadangan yang bisa dialokasikan apabila terdapat kementerian/lembaga baru.
"Intinya untuk antisipasi dinamika kelembagaan agar tetap mampu menjaga operasional pemerintahan dalam mendukung layanan publik pada masa transisi pemerintahan, maka dalam APBN dialokasikan dana cadangan pada belanja lain-lain," jelas Wahyu kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).
Sebagai informasi, besaran alokasi anggaran pemerintah pusat untuk 'belanja lain-lain' memang tidak sedikit yaitu senilai Rp631,8 triliun dalam APBN 2025.
Baca Juga
Besaran anggaran belanja lain-lain menjadi yang tertinggi dari tujuh sektor belanja pemerintah pusat lainnya: pembayaran bunga utang senilai Rp552.854,3 triliun, belanja pegawai Rp513.229,5 triliun, belanja barang Rp342.610,4 triliun, subsidi Rp309.052,1 triliun, belanja modal Rp190.637,5 triliun, bantuan sosial Rp120.035,2 triliun, dan belanja hibah Rp202,7 miliar.
Pada kesempatan berbeda, DPR menyatakan RAPBN 2025 tidak akan terpengaruh meski revisi UU Kementerian Negara akan segera disahkan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi alias Awiek beralasan, pemerintahan tetap akan menyusun pagu anggaran untuk masing-masing kementerian/lembaga sesuai jumlah yang ada sekarang.
Lagipula, sambung politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, DPR sudah mengatur agar pemerintah ke depan tetap mempertimbangkan anggaran yang tersedia dalam menentukan jumlah kementerian/lembaga.
Menurut Awiek, aturan tersebut diatur dalam Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 15 draf RUU Kementerian Negara. Semua pasal tersebut terkait efesiensi pemerintahan.
"Sudah tadi [dibahas soal anggaran], di [pasal] efektivitas pemerintah itu," kata Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).
Sementara itu, wacana penambahan jumlah kementerian/lembaga pada pemerintahan Prabowo sudah disampaikan sejumlah pihak. Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo misalnya, yang mengungkapkan rencana pembentukan Kementerian Perumahan sebagai pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Sebelumnya, pembentukan lembaga baru seperti Badan Penerimaan Negara hingga Badan Gizi Nasional juga kerap disampaikan kubu Prabowo.
Terbaru, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Prabowo masih terus menerima masukan serta rekomendasi nama-nama menteri dari para pimpinan partai politik pendukung. Oleh sebab itu, sambungnya, belum ada bentuk final kabinet pemerintahan Prabowo mendatang.
"Semua sifatnya masih wacana. Tunggu saja presiden terpilih, dalam hal ini Pak Prabowo dan wakil presiden terpilih, dalam hal ini Mas Gibran akan terus melakukan diskusi tentang postur pemerintahan kabinet yang akan datang," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).
