Bisnis.com, JAKARTA — Usulan enam program Quick Win dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpotensi menambah belanja negara hingga Rp117,8 triliun. Program itu di antaranya mencakup makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, hingga lumbung pangan atau food estate.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu (4/9/2024) di Kompleks DPR, Jakarta.
Rapat itu membahas penetapan postur sementara RUU APBN Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa terdapat proyeksi penambahan penerimaan negara senilai Rp8,2 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp3.005,13 triliun. Proyeksi penerimaan pajak tidak berubah, tetapi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diproyeksikan naik Rp8,2 triliun.
Lalu, pelaksanaan usulan program Quick Win dari Prabowo-Gibran akan menambah belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp117,87 triliun.
"Belanja negara kalau usulan dari Quick Win presiden terpilih, pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, atau naik Rp117,87 triliun," ujar Sri Mulyani pada Rabu (4/9/2024).
Baca Juga
Secara garis besar, usulan Quick Win itu terdiri dari empat program. Namun, apabila dihitung dengan turunannya, terdapat enam program yang akan dijalankan oleh tujuh K/L.
Pertama, terdapat program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di seluruh jenjang pendidikan itu menelan anggaran Rp71 triliun.
Kedua, terdapat program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang akan dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang meliputi cek tensi, gula darah, foto rontgen, hingga screening penyakit katastropik itu memerlukan anggaran Rp3,2 triliun.
Ketiga, program Pembangunan Rumah Sakit Lengkap berkualitas di Daerah yang juga dilaksanakan Kemenkes. Peningkatan rumah sakit tipe D menjadi tipe C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya itu membutuhkan angagran Rp1,8 triliun.
Keempat, program Renovasi Sekolah yang mencakup renovasi ruang kelas hingga fasilitas mandi cuci kakus (MCK). Program yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) beserta Kementerian Agama (Kemenag) itu akan menelan anggaran Rp20 triliun.
Kelima, terdapat program Sekolah Unggulan Terintegrasi, yang meliputi pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi. Program itu membutuhkan anggaran Rp2 triliun.
Keenam, terdapat program Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa alias Food Estate, dengan tujuan intensifikasi lahan 80.000 hektare dan ekstensifikasi lahan atau cetak sawah hingga 150.000 hektare. Program itu membutuhkan anggaran Rp15 triliun, yang dibagi kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian masing-masing Rp7,5 triliun.
"Ini diambil dari belanja non K/L yaitu dari berbagai cadangan, kalau kita lihat, cadangan belanja negara turun Rp12,39 triliun dan cadangan anggaran pendidikan turun Rp66,85 triliun, cadangan TKD [transfer ke daerah] turun Rp14,38 triliun," ujar Sri Mulyani.
