Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa pihaknya baru akan mulai membahas anggaran untuk Badan Gizi Nasional yang bertugas menyalurkan makan bergizi gratis (MBG) atau sebelumnya bernama makan siang gratis.
Sri Mulyani menyampaikan dirinya akan bertemu terlebih dahulu dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk membahas rencana anggaran untuk menjalankan badan baru tersebut.
"Nanti juga kami akan bertemu dulu pimpinannya dan kita lihat. Proses anggarannya kan sekarang ini sedang dibuat," tuturnya di kompleks DPR, Selasa (20/8/2024).
Mengacu Peraturan Presiden (Perpres) No.83/2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken pada 15 Agustus 2024, Jokowi mengungkap sumber anggaran untuk badan tersebut.
Dalam Pasal 52 beleid tersebut, tercantum bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, Sri Mulyani enggan mengungkapkan kapan dirinya akan bertemu Dadan. Dirinya juga tidak berkomentar terkait apakah anggaran tersebut bakal berasal dari anggaran makan bergizi gratis yang telah dirancang senilai Rp71 triliun atau tidak.
Baca Juga
Anggaran dan Rencana Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis
Mengacu Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, rancangan anggaran yang akan dialokasikan untuk program MBG pada 2025 adalah sekitar Rp71,0 triliun atau 0,29% terhadap PDB.
Nilai tersebut termasuk biaya makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.
Rencananya, pemenuhan gizi akan menyasar empat kategori, yakni peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.
Kemudian, pemenuhan gizi diberikan untuk anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Sebelumnya, Dadan mengungkapkan bahwa program tersebut akan berjalan efektif mulai 2 Januari 2024. Dadan menyebut pihaknya berharap agar pekan pertama Desember 2024 sudah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
"InsyaAllah, akan terlaksana. 2 Januari kita akan langsung melaksanakan program makan bergizi," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2024).
