Bisnis.com, JAKARTA - Pagu indikatif 2025 Badan Pangan Nasional (Bapanas) turun. Program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran disebut jadi biang keroknya.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy menyebut pagu indikatif Bapanas pada tahun depan sebesar Rp329,9 miliar atau turun 25,45% dibandingkan alokasi belanja 2024 sebesar Rp442,6 miliar. Menurut Edhy, adanya program makan siang dan susu gratis pemerintahan Prabowo - Gibran disinyalir telah menyebabkan turunnya anggaran Belanja 2025 terjadi hampir di seluruh Kementerian/Lembaga pemerintahan.
"Bukan hanya Badan Pangan saja yang turun tapi hampir seluruh Kementerian/lembaga tahun 2025 anggarannya turun. Mungkin persiapan untuk program bapak presiden yang baru kaitan dengan makan gratis," ujar Edhy saat membuka rapat koordinasi perencanaan program pembangunan ketahanan pangan 2025 di kawasan Senayan, Senin (29/7/2024).
Kendati anggaran yang turun di tahun depan, Bapanas masih punya harapan pada pagu indikatif untuk bantuan pangan 2025 yang telah diusulkan sekitar Rp20 triliun. Edhy pun membeberkan bahwa Bapanas bakal menerapkan mekanisme dekonsentrasi dalam penggunaan anggaran belanja 2025.
"Jadi tetap, pola anggaran ke depan melalui pola dekonsentrasi, nanti bapak, ibu kepala dinas provinsi agar memetakan kepada kabupaten/kota yang akan dilaksanakan sesuai dengan juknis [petunjuk teknis] sesuai yang sudah kita tetapkan bersama," ucapnya.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (25/6/2024), Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memastikan alokasi anggaran untuk program makan siang gratis atau makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto sebesar Rp71 triliun pada 2025 tidak akan mempengaruhi pengelolaan fiskal pemerintah ke depan.
Baca Juga
“Anggaran sebesar Rp71 triliun sebenarnya itu menjadi harapan Banggar, jujur saja. Karena apa? karena isu yang berkembang semakin dahsyat, seakan-akan di 2025 itu langsung Rp430 triliun, itu menurut hemat saya. Saya yakin bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita,” katanya, Selasa (25/6/2024).
Said menyampaikan bahwa anggaran untuk program makanan bergizi gratis tersebut sudah masuk dalam belanja pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP), juga kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF), di maba pemerintahan mendatang memiliki keleluasaan untuk menggunakan anggaran sesuai dengan visi dan misi yang presiden terpilih (Prabowo Subianto).
Menurutnya, anggaran sebesar Rp71 triliun masih masuk akal dan tidak akan mengganggu pengelolaan fiskal, meski pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang besar untuk pos perlindungan sosial.
“Persoalannya tinggal kementerian mana, apakah Kementerian Sosial, apakah Kementerian Pendidikan, atau Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah,” jelas Said.
