Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk membuat satuan tugas (satgas) khusus guna mengawal pembangunan smelter bauksit yang mandek dinilai sebagai langkah yang tepat.
Ketua Indonesian Mining & Energi Forum (IMEF) Singgih Widagdo menuturkan, pemerintah sudah kecolongan dengan banyaknya pembangunan smelter bauksit yang jalan ditempat. Menurutnya, pembentukan satgas tersebut akan dapat memperbaiki kondisi tata kelola industri hilir bauksit.
“Langkah [Menteri Investasi/Kepala BKPM] Bahlil semestinya harus didukung agar pengelolaan bauksit yang sebatas 4% cadangan dunia dapat dioptimalkan di sisi produk hilir seperti alumunium,” ucap Singgih saat dihubungi Bisnis, Minggu (30/6/2024).
Singgih berharap satgas hilirisasi bauksit nantinya dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang menarik bagi investor.
Di sisi lain, menurut Singgih, pembentukan satgas juga harus ikut melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan.
“Sebaiknya tim tata kelola bukan mewakili BKPM, tetapi sebagai tim tata kelola nasional dalam memperbaiki industri bauksit dan dapat diperluas untuk pertambangan mineral lainnya yang dinilai perlu perbaikan,” ucapnya.
Baca Juga
Adapun, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya akan membuat satgas terkait dengan pembangunan smelter bauksit.
Bahlil mengatakan, pengembangan hilirisasi bauksit saat ini membutuhkan perhatian serius lantaran pembangunan smelter banyak yang terbengkalai.
“Bauksit, kemarin saya sudah diskusi sama Pak Arifin, Pak Menteri ESDM, untuk kami akan membuat satu tim, task force untuk kami mengecek,” kata Bahlil kepada wartawan Kamis (27/6/2024).
Bahlil menyampaikan, tim ini nantinya akan mendalami dan membuat solusi terkait masalah penghiliran bauksit.
Bahlil menyebut, pemerintah sebenarnya telah memberikan sejumlah insentif, termasuk tax holiday, untuk mendorong pengembangan hilirisasi bauksit. Namun, ternyata banyak pembangunan smelter bauksit tidak berjalan.
Untuk itu, tim satgas ini nantinya akan mendalami dan membuat solusi terkait masalah penghiliran bauksit.
“Namun untuk bauksit, bukan berarti semuanya nggak jalan, ada sebagian yang sudah jalan, bagus-bagus juga,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan mayoritas pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter bauksit masih mandek.
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan bahwa dari 12 smelter bauksit yang dikembangkan, baru empat yang beroperasi.
“Belum bergerak. Kan empat sudah operasi, delapan kan yang katanya memang waktu Pak Menteri memerintahkan untuk pengawasan langsung ke lapangan. Dari delapan ini kan tujuh lah kurang lebih kemajuannya itu masih kurang,” kata Irwandy saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (21/6/2024).
Irwandy menyampaikan, mandeknya pembangunan smelter tersebut pun kemudian memicu pemerintah untuk menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit per 10 Juni 2023.
Dirinya bercerita bahwa delapan pengembang smelter yang mandek ini sebelumnya berjanji bakal menyelesaikan pembangunan smelter setelah mereka boleh melakukan ekspor bauksit.
“Dicek sampai 2023 kayak begitu [nggak jalan]. Makanya keluar larangan. Nah, sekarang bagaimana supaya ini bisa numbuh lagi? Pertama mereka punya dana nggak mengembangkan?” ucap Irwandy.
