Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut biaya pembelian kendaraan listrik menjadi salah satu tantangan Indonesia dalam implementasi angkutan umum berbasis listrik di Indonesia.
Budi Karya menjelaskan, pengadaan kendaraan listrik membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dia menuturkan, harga pembelian satu unit kendaraan listrik bahkan dapat mencapai dua kali lipat lebih mahal dibanding kendaraan konvensional.
"Satu hal yang paling besar adalah disparitas harga yang namanya mobil listrik atau bus itu 50% lebih mahal atau bahkan dua kali lipat dari kendaraan biasa," kata Budi Karya, Selasa (21/5/2024).
Menurutnya, salah satu faktor utama yang membuat harga kendaraan listrik lebih mahal adalah dari sisi komponen, terutama baterai. Dia menuturkan, ongkos pembuatan baterai kendaraan listrik masih cukup tinggi, sehingga turut berimbas pada harga armada bus.
Adapun, Budi Karya menyebut pemerintah pusat berkomitmen untuk terus mengembangkan program kendaraan listrik, termasuk angkutan umum. Hal tersebut salah satunya dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 79/2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Kemudian, Kemenhub juga mengembangkan program e-bus atau bus listrik pada program angkutan bus buy the service (BTS) nya. Dia mengatakan, saat ini, program bus listrik telah ada di 2 kota, yakni di Bandung dengan total 8 armada bus listrik dan Surabaya dengan 4 unit bus listrik.
Baca Juga
Budi Karya menuturkan, program angkutan bus listrik BTS akan terus dikembangkan pada kota-kota lain di Indonesia. Dia menuturkan, saat ini dirinya tengah mendiskusikan pengembangan program ini Di Bandung dan Medan dengan Bank Dunia (World Bank).
Selain itu, dia juga tengah membahas pendanaan untuk program serupa dengan investor asal Jerman, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Adapun, KfW merupakan bank pembangunan dan investasi milik pemerintah Jerman.
Budi saat ini kedua pihak tengah membahas skema pembayaran pinjaman (loan repayment) yang nantinya akan diberikan KfW untuk program ini. Adapun, Budi juga belum memperinci kapan diskusi kedua pihak ditargetkan rampung.
"Untuk BRT [bus rapid transit] kita sedang diskusi lagi, karena ini berkaitan dengan loan repayment-nya seperti apa," katanya.
