Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyayangkan masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan layanan transportasi massal di daerah-daerah.
Budi Karya mengatakan, saat ini pemerintah pusat terus berupaya menghadirkan layanan angkutan umum di berbagai wilayah di Indonesia. Upaya ini salah satunya dilakukan melalui program angkutan bus dengan skema buy the service (BTS).
Budi Karya menyebut, pihaknya telah mengeluarkan dana lebih dari Rp500 miliar untuk mengembangkan program BTS di 10 kota di Indonesia, yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya.
"Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam dan kami berusaha untuk terus menyediakan layanan angkutan massal," kata Budi Karya di Jakarta pada Selasa (21/5/2024).
Namun, hingga saat ini dirinya belum melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah pusat dalam penyediaan angkutan umum. Padahal, dia mengatakan keterlibatan pemda sangat diperlukan untuk pengembangan program ini.
Dia menjelaskan, Pemda memiliki beberapa peranan selain sebagai penyedia layanan angkutan umum di daerahnya. Budi Karya menuturkan, pemerintah daerah juga perlu membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong pergeseran (shifting) masyarakat ke angkutan umum, memberikan subsidi untuk tarif angkutan, hingga menarik pihak swasta untuk berinvestasi pada program ini.
Baca Juga
Seiring dengan hal tersebut, dia meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadarannya terkait kebutuhan penyediaan angkutan umum. Kehadiran angkutan massal dapat mendorong mobilitas masyarakat di daerah tersebut.
"Saya minta kalau ada program pusat bukan berarti ini tanggung jawab pusat saja, daerah tidak ada peran serta. Pemda juga harus ada usaha terbaik, tidak saja anggaran, tapi perhatian, komunikasi, promosi, dan lainnya," kata Budi Karya.
