Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan pengalihan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mendorong penggunaan transportasi umum.
Direktur Transportasi Kedeputian Sarana dan Prasarana Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengatakan pengurangan subsidi BBM dapat memangkas ongkos penggunaan kendaraan bermotor sehingga transportasi umum lebih mampu bersaing.
"Coba usulannya subsidi BBM di realokasi untuk subsidi ke transportasi umum, saya setuju. Tetapi harus dihitung lagi kan stakeholdernya banyak, kita harus ajak supya bisa berpikir lebih strategis dalam mengalokasikan subsidi," ujar Virgi dalam Forum Diskusi Transportasi, Jumat (17/5/2024).
Apabila subsidi BBM dipangkas, dia optimistis penggunaan angkutan umum akan meningkat dan tidak bersaing dengan kendaraan bermotor yang emisinya lebih tinggi, khususnya kendaraan berbasis BBM.
Berdasarkan catatannya, emisi GRK dari sektor transportasi mencapai 26% dan 91% di antaranya berasal dari transportasi darat. Emisi dari transportasi juga menjadi terbesar kedua setelah emisi power plant & refinery.
"Artinya memang kita harus ikut membantu pemerintah, oke subsidi BBM dicabut, atau dikurangi misalnya, atau bertahap lah ya, semua tetap harus bertahap, semua harus, dengan terukur lah. Karena itu butuh dukungan politik, tidak bisa hanya dukungan teknokratis," tuturnya.
Baca Juga
Namun, untuk memangkas alokasi subsidi BBM, masyarakat harus memahami tujuan dan menerima harga asli bahan bakar demi melindungi lingkungan dan memberdayakan transportasi umum.
Untuk itu, artinya tugas pemerintah yang harus menyadarkan masyarakat bahwa pengalihan subsidi BBM dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dari sisi ekonomi dan lingkungan.
Saat ini, sektor transportasi masih bergantung kepada bahan bakar fosil atau sebanyak 338,4 juta BOE dan kurang dari 1% menggunakan gas dan listrik.
Jika dianalisa dengan skema business as usual (BAU), permintaan energi di sektor transportasi diproyeksikan tumbuh sekitar 4,6% per tahun dan meningkat hampir 5 kali lipat pada tahun 2050 dibandingkan tahun dasar 2016.
