Bisnis.com, JAKARTA - Desakan driver ojek online (ojol) kepada pemerintah agar perusahaan aplikator seperti Gojek hingga Grab wajib bayar tunjangan hari raya (THR) mulai membuahkan hasil.
Pengemudi ojol dan kurir yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) tetap menuntut agar THR mereka dibayarkan pada H-7 atau 3 April 2024.
Ketua SPAI Lily Pujiati menyesalkan pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bahwa pembayaran THR kepada driver online dan kurir oleh aplikator hanya sekadar imbauan lantaran status hubungan kerja berupa kemitraan.
"Pernyataan Kemenaker sangat merugikan pengemudi ojol dan kurir," ujar Lily, Selasa (26/3/2024).
Dia menilai pernyataan Kemenaker bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016 tentang THR yang menyebutkan bahwa THR bersifat wajib dibayarkan secara penuh, tidak dicicil dan dalam bentuk uang.
Baca Juga
Oleh sebab itu, Lily menegaskan bahwa THR tidak bisa digantikan dengan insentif, bonus atau diskon yang ditawarkan oleh aplikator.
Di sisi lain, serikat pekerja memandang pernyataan Kemenaker juga bertentangan dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Mereka mendesak agar pemerintah segera mengakui driver ojol dan kurir sebagai pekerja waktu tertentu (PKWT), alih-alih sekadar mitra.
Musababnya, selama ini para mitra driver dianggap telah menjalankan pekerjaan yang diinstruksikan aplikator. Lily mengatakan, perintah pekerjaan dari aplikator itu wajib dijalankan para mitra driver agar tidak dikenakan sanksi suspen atau pemutusan hubungan kemitraan.
Selain itu, menurutnya perhitungan upah driver ojol juga ditetapkan melalui sistem algoritma yang diciptakan oleh aplikator. Adapun besaran upah yang diterima driver ojol tersebut secara otomatis telah menghitung potongan berupa komisi untuk aplikator dan nominal upah per kilometer pekerjaan yang dijalankan driver.
Lily menganggap bahwa dengan adanya pekerjaan, perintah, upah yang diberikan aplikator terhadap mitra driver telah terjadinya hubungan kerja. Dengan begitu, menurutnya aplikator wajib memberikan sejumlah hak pekerja kepada driver online dan kurir, salah satunya THR.
Sejurus dengan itu, Kemenaker akan menyiapkan rancangan aturan mengenai perlindungan bagi pekerja berbasis kemitraan seperti pengemudi taksi online, ojol, dan kurir.
Aturan THR Driver Ojol Tidak Tahun Ini
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyebut, belum ada regulasi yang mengatur perlindungan pekerja berbasis kemitraan sehingga Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan regulasi tersebut.
“Komisi IX mendorong kami agar membuat regulasi mengenai perlindungan kepada pekerja dengan status kemitraan,” kata Ida saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (26/3/2024).
Namun, Ida menyebut bahwa aturan ini kemungkinan tidak dapat diterbitkan tahun ini mengingat perlu adanya kajian-kajian lebih lanjut.
Dalam kesempatan yang sama, THR untuk driver ojol dan kurir tidak harus berupa uang, tetapi dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti servis motor gratis hingga insentif.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker, Indah Anggoro Putri menyampaikan perusahaan aplikasi sebetulnya sudah memberikan berbagai insentif dan kemudahan bagi para mitranya sejak dua tahun lalu.
“Jadi THR itu yang namanya tunjangan dapat berupa uang Rupiah, insentif, atau barang,” kata Indah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (26/3/2024).
Insentif dan kemudahan yang dimaksud Indah, misalnya servis motor atau mobil secara gratis selama Ramadan hingga beberapa hari pascalebaran.
Selain itu, untuk pengantar makanan, perusahaan memberikan poin yang lebih menjelang waktu buka puasa. Poin tersebut nantinya dapat dikonversikan menjadi uang. Perusahaan juga memberikan hampers Lebaran, baik dalam bentuk sembako, paket kue, atau bentuk lainnya.
Adapun, hal ini menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah bagi Kemenaker untuk terus memberikan edukasi kepada pekerja platform digital bahwa THR tidak selalu berupa uang seperti pada umumnya.
Di sisi lain, Kemenaker akan menyiapkan rancangan aturan mengenai pelindungan bagi pekerja berbasis kemitraan seperti pengemudi mobil/ojek online dan kurir.
Susunan draf tersebut utamanya akan memuat pengaturan upah termasuk THR, jaminan sosial dan kesehatan (jamsostek), dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“Kami sebetulnya sudah memiliki draf, rancangan, mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan,” ujarnya.
Kendati begitu, rancangan aturan tersebut perlu dibahas dengan sejumlah kementerian terkait seperti Kemenkominfo dan Kementerian Perhubungan, mengingat regulasi ini nantinya akan mengatur pekerja di platform digital.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
