Bisnis.com, JAKARTA — Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Tanah Air dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, karena selain harus memenuhi kebutuhan energi yang kian meningkat, pelaku usaha juga diminta untuk menekan emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan operasi produksi.
Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan migas di dalam negeri yang terus meningkat juga bukanlah perkara mudah. Sejumlah persoalan klasik, mulai dari produksi yang menurun secara alamiah (natural decline) karena banyaknya lapangan tua hingga masalah keekonomian masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung terselesaikan.
Ditambah lagi dengan setumpuk kendala operasi di hulu migas yang sampai hari ini acapkali terjadi, menambah panjang daftar tantangan yang harus dilewati kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas.
Kini, KKKS migas dituntut pula untuk menekan emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan operasi produksi demi mengejar target nol emisi karbon (net zero emissions/NZE) pada 2060 atau lebih cepat dari itu.
Ulasan tentang bagaimana pelaku usaha migas berjibaku menjaga ketahanan energi sekaligus melakukan dekarbonisasi, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Kamis (16/5/2024):
Biang Kerok Penjualan Mobil April 2024 Terperosok
Penjualan mobil pada April 2024 jatuh ke titik terendah sejak 3,5 tahun terakhir. Hari libur yang marak hingga suku bunga pinjaman yang melangit menjadi pemicunya.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan, penjualan ritel mobil pada April 2024 anjlok 28,4% dari bulan sebelumnya menjadi hanya 58.779 unit. Perlambatan di pasar ritel diiring dengan performa pengiriman dari pabrikan ke jaringan dealer (wholesales) yang terperosok 34,9% ke level 48.637 unit.
Penjualan pada April 2024 merupakan level terendah sejak 3,5 tahun terakhir. Penjualan mobil mencapai titik terendah akibat pandemi Covid-19 pada Mei 2020, yakni hanya 17.083 unit. Performa industri otomotif Indonesia pada April 2024 mengalami perlambatan lantaran sektor ini belum juga terlepas dari sejumlah masalah yang dihadapinya.
Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto menyampaikan kinerja negatif industri mobil nasional tidak lepas dari belum pulihnya daya beli sebagian masyarakat Indonesia lantaran pertumbuhan ekonomi yang belum stabil.
Kolaborasi Hulu Migas Mewujudkan Ketahanan Energi dan Dekarbonisasi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan bahwa tak hanya peningkatan eksplorasi dan produksi migas, ketersediaan energi bersih pun menjadi salah satu fokus pemerintah.
Menurut Arifin, dunia menghadapi tren baru yang mengadaptasi penggunaan energi bersih dan energi terbarukan (EBT). Itu sebabnya, industri hulu migas juga dituntut untuk mengaplikasikan tren tersebut.
Pada saat bersamaan, Indonesia dinilai menjadi kandidat kuat sebagai pusat pengembangan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon atau carbon capture storage/carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS), bahkan berpeluang besar menjadi pemain utama di kawasan Asia.
Selain memiliki potensi besar dalam hal kapasitas penyimpanan karbon dioksida (CO2), dari sisi regulasi untuk implementasi CCS/CCUS, Indonesia juga terbilang lebih maju dibandingkan dengan negara lainnya.
Terlebih, penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon tersebut ke depannya juga berpeluang dilakukan di luar wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas). Sebelumnya, kegiatan CCS/CCUS hanya terbatas di wilayah kerja migas dan hanya dapat dilakukan oleh kontraktor migas.
Lika-Liku Skema Baru BPJS Kesehatan Kelas Standar
Penyesuaian tarif hingga wacana penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan lantaran berlakunya Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) masih menjadi perbincangan. Detail teknis terkait dengan kebijakan itu hingga saat ini juga juga terbilang masih rancu.
Belum lagi, sebelumnya kabar penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan sempat menjadi opsi. Namun pada Selasa (14/5/2024) sore, beredar siaran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait kebijakan pemerintah terapkan sistem KRIS. Dokumen itu berjudul Tidak Ada Narasi Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan di Perpres 59/2024, aturan tentang Jaminan Kesehatan.
BPJS kesehatan buka suara, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron mengatakan, penyesuaian tarif saat ini masih menunggu hasil evaluasi. “Semua nanti dievaluasi, dan BPJS bukan pihak yang mengevaluasi, baru ditentukan kira-kira manfaat layanan seperti apa, tarif dan iurannya,” kata Ghufron saat dihubungi Bisnis, dikutip Rabu (15/5/2024).
Selain itu, lanjut Ghufron, kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini masih dapat mencukupi, atau tidak terjadi defisit. Meskipun di tengah banyaknya klaim hingga kenaikan tarif layanan kesehatan, kecukupan dana harus diperhitungkan.
Menilik Alasan Program Bayar Tol Tanpa Setop MLFF Dapat Cap PSN
Penerapan pembayaran jalan tol nontunai dan nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) baru yang sudah tertuang di Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024.
Penetapan MLFF sebagai PSN tersebut diusulkan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Adapun, jelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 2 PSN baru sehingga total terdapat 16 PSN.
Pada akhir Maret lalu, Jokowi menetapkan 14 PSN baru. Kemudian, Jokowi juga menambahkan 2 PSN baru yakni proyek sistem pembayaran jalan tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) dan program pengembangan Industri pariwisata yang diusulkan langsung oleh holding BUMN Injourney.
Menanti Nasib Kelanjutan Program Kartu Prakerja di Tangan Prabowo-Gibran
Program Kartu Prakerja diharapkan dapat berlanjut pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengingat dampaknya yang luar biasa terhadap masyarakat Indonesia.
Adapun, program Prakerja merupakan salah satu program politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tahun kedua menjabat. Program ini menjadi salah satu inisiatif untuk mengembangkan sumber daya manusia di Tanah Air.
Pertama kali digelar pada April 2020, program Prakerja hingga saat ini sudah diikuti sekitar 18 juta peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
Tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 1,14 juta peserta mengikuti program Prakerja dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp4,8 triliun. Anggaran tersebut meningkat sekitar Rp500 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp4,3 triliun.
Setiap peserta program akan mendapat beasiswa sebesar Rp4,2 juta per individu dengan perincian biaya pelatihan Rp3,5 juta, insentif dana pasca pelatihan Rp600.000 yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso berharap agar program ini kembali dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya. Mengingat, tidak ada alasan bahwa program ini tidak dapat dilanjutkan tahun depan.
Menurutnya, program ini menjadi salah satu program kebanggaan Indonesia khususnya program terkait dengan standar peningkatan kompetensi dan produktivitas para pekerja di Tanah Air.
_1689913916.jpg?w=184&h=104)
